Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam kasus dugaan rasuah proyek multiyears (tahun jamak) peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Bengkalis, Riau, tahun anggaran 2013-2015. Kelima saksi berasal dari pihak swasta. Kelimanya akan diminta keterangan untuk tersangka kasus ini, Komisaris PT Arta Niaga Nusantara Handoko Setiono.
"Lima saksi akan diperiksa untuk tersangka ANN (Komisaris PT Arta Niaga Nusantara Handoko Setiono)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Rabu, (10/2).
Menurut dia, kelima orang saksi adalah karyawan CV Talilo, Robert Kawatu; swasta, Rudy Arthur Sihombing; dan Saleh Parulian. Kemudian, pihak PT Iba Binamix Tok, Antonio Widjanarko dan PT Jawara Kreasi Cemerlang, Jony Djaliman.
Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Komisaris PT Arta Niaga Nusantara Handoko Setiono dan Melia Boentaran (MB) selaku Direktur PT ANN sebagai tersangka. Perbuatan kedua tersangka diduga keuangan negara merugi Rp156 miliar dari nilai kontrak Rp265 miliar.
Peran Handoko ialah melakukan rekayasa bersama beberapa pihak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis. Handoko membuat berbagai dokumen lelang fiktif.
Sedangkan Melia diduga aktif melakukan berbagai pertemuan dengan sejumlah pihak di Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis. Melia diketahui memberikan sejumlah uang kepada beberapa pejabat di Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis agar bisa memenangkan proyek tersebut. (Cah/OL-09)
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dugaan penyelewengan dana APBD tersebut tersebar di 25 dinas, badan, dan lembaga di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
Budi mengatakan, KPK menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara kepada auditor. KPK berharap hitungan kelar cepat untuk menyelesaikan kasus.
Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Gus Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK enggan memerinci pihak-pihak di Kemenag yang dialiri uang oleh Gus Alex.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved