Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri turut menyampaikan ucapan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/2).
Firli menyatakan pers berperan penting dalam upaya mencapai tujuan negara untuk membuat Indonesia bersih dari korupsi. Menurutnya, pers juga merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi seperti yang dilakukan KPK. Ia pun menyebut insan pers juga sebagai pahlawan antikorupsi.
"KPK berterima kasih karena rekan-rekan (pers) bagian dari KPK. Rekan-rekan adalah pahlawan antikorupsi," kata Firli.
Firli menuturkan peran pers penting tak hanya memberikan informasi kepada publik tapi juga turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama ini, imbuhnya, pers memiliki andil besar dalam mewujudkan pembangunan negara dan bangsa.
"Pers tidak sekedar memberikan informasi, tidak sekedar memberikan wawasan pada bangsa dan negara, tetapi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa," tukasnya. (OL-13)
Baca Juga: 300 Orang Masih Mengungsi di GOR Otista Akibat Banjir
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Salah satu lokasi yang digeledah terkait kasus ini yakni Kantor PUPR Provinsi Sumut. KPK masih membuka peluang mengembangkan perkara ini.
Informasi dari Anak Agung sudah dicatat untuk menyelesaikan berkas perkara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik permintaan tambahan anggaran kepada DPR.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
KPK menilai ada sejumlah aturan dalam RUU KUHAP yang bertentangan dengan kewenangannya. Fungsi penyadapan dan kewenangan penyelidik dilemahkan.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved