KPK Sita Uang dari Saksi Kasus PT DI

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Uang yang disita itu didapat dari saksi Eko Santoso Soepardjo selaku pihak swasta.

"Eko Santoso Soepardjo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rinaldi Zailani). Kepada yang bersangkutan, dilakukan penyitaan sejumlah uang yang terkait dengan perkara ini," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (16/2).

Eko Santoso diperiksa sebagai saksi dalam kasus penjualan dan pemasaran fiktif PT DI 2007-2017. Terkait uang yang disita, penyidik masih memverifikasinya dan belum diungkapkan jumlahnya.

KPK sebelumnya mengumumkan tersangka baru dalam kasus itu yakni Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh. Budiman yang pernah menjadi direksi di PT DI diduga turut terlibat dalam dugaan korupsi penjualan dan pemasaran fiktif di perusahaan plat merah itu.

Dalam kasus itu, Budiman diduga menikmati aliran dana sekitar Rp686 juta terkait kontrak penjualan dan pemasaran fiktif di PT DI. Di PT DI Budiman sempat menjabat sebagai Direktur Aerostructure pada 2007-2010, Direktur Aircraft Integration pada 2010-2012, dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi pada 2012-2017.

KPK sebelumnya juga menetapkan dua tersangka yakni mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Kepala Divisi Penjualan PT DI Irzal Rinaldi Zailani.

Kasus penjualan dan pemasaran fiktif itu diduga untuk menutupi kebutuhan dana PT DI demi mendapatkan pekerjaan di kementerian, termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Pada 2008 hingga 2018, PT DI membuat kontrak kemitraan pemasaran dan penjualan alat pertahanan dengan sejumlah perusahaan. Mitra tersebut yakni PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Namun, setelah adanya kontrak kerjasama tersebut seluruh mitra tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban. Sebagian uang kontrak yang dibayarkan ke mitra itu diduga mengalir ke direksi PT DI. KPK menaksir kerugian dalam kasus ini mencapai Rp315 miliar. (Dhk/OL-09)