Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan suap bansos, yakni Matheus Joko Santoso.
Penahanan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial itu diperlukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara.
“Penyidik KPK masih akan melengkapi berkas perkara dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (15/2).
Baca juga: Banyak Perkara Pilkada Tidak Dilanjutkan karena Lewati Batas Waktu
Saat ini, Matheus ditahan di rutan cabang KPK di Gedung Merah Putih. Berdasarkan penetapan Ketua PN Jakarta Pusat, perpanjangan masa penahanan berlaku selama 30 hari ke depan hingga 16 Maret 2021.
Sebelumnya, penyidik juga memperpanjang masa penahanan eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan PPK Kemensos Adi Wahyono. Perpanjangan masa penahanan Juliari berlaku sampai 5 Maret 2021.
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan lima tersangka. Penyidikan dua tersangka, yakni Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabuke, sudah rampung dan diserahkan ke tim jaksa penuntut umum (JPU).
Baca juga: KPK Gali Kongkalikong Pemilihan Penyuplai Bansos Kemensos
Jaksa KPK masih menyusun surat dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Menurut rencana, persidangan Ardian dan Harry akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Komisi antirasuah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Rinciannya, Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry Sidabuke.(OL-11)S
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved