Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan suap bansos, yakni Matheus Joko Santoso.
Penahanan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial itu diperlukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara.
“Penyidik KPK masih akan melengkapi berkas perkara dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (15/2).
Baca juga: Banyak Perkara Pilkada Tidak Dilanjutkan karena Lewati Batas Waktu
Saat ini, Matheus ditahan di rutan cabang KPK di Gedung Merah Putih. Berdasarkan penetapan Ketua PN Jakarta Pusat, perpanjangan masa penahanan berlaku selama 30 hari ke depan hingga 16 Maret 2021.
Sebelumnya, penyidik juga memperpanjang masa penahanan eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan PPK Kemensos Adi Wahyono. Perpanjangan masa penahanan Juliari berlaku sampai 5 Maret 2021.
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan lima tersangka. Penyidikan dua tersangka, yakni Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabuke, sudah rampung dan diserahkan ke tim jaksa penuntut umum (JPU).
Baca juga: KPK Gali Kongkalikong Pemilihan Penyuplai Bansos Kemensos
Jaksa KPK masih menyusun surat dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Menurut rencana, persidangan Ardian dan Harry akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Komisi antirasuah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Rinciannya, Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry Sidabuke.(OL-11)S
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved