KPK Dampingi Kabupaten Jayapura Cegah Korupsi di Delapan Indikator

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rakor porgram pemberantasan koruupso terintegrasi di wilayah Papua, khususnya di Pemkab Jayapura, Rabu (10/2). 

Koordinator untuk Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V Provinsi Papua, Ismail Hindersah mengatakan rakor terintegrasi ini dalam upaya mencegah korupsi dan mendorong tata kelola pemerintah yang baik di Provinsi Papua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

"Kami dari pencegahan mendorong pemerintah daerah melaksanakan program-program intervensi kepada pemerintah daerah untuk diimplementasikan program pencegahan korupsi di delapan sektor area," kata Ismail kepada wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Diakui Ismail, KPK menyoroti tata kelola di beberapa bidang yakni bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, penguatan inspektorat daerah, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengawalan dana desa (kampung), pendapatan daerah, pengelolaan aset  daerah, tata kelola sumber daya alam (SDA) serta sektor strategis lainnya.

"Kami hanya soroti tata kelola di delapan sektor area seperti perencanaan dan penganggaran, kemudian di perizinan (DPMPTSP), pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP, lalu pengembangan ASN, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan pengelolaan dana desa. Jadi delapan sektor itu yang kami dorong dalam rangka pencegahan korupsi," ungkapnya.

"Yang kita dorong dalam rakor tadi itu adalah mengenai sarana melalui monitoring centre atau sebuah aplikasi berisikan indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing OPD terkait di pemerintah daerah dengan delapan area," ucap Ismail.

baca juga: Dukung Literasi Baca, Bupati Jayapura Kunjungi Rumah Baca Yoboi

Delapan indikator ini harus menjadi perhatian untuk mencegah kebocoran dan penyimpangan anggaran yang memicu terjadinya korupsi.

"Jadi delapan indikator ini harus dipenuhi. Untuk Kabupaten Jayapura ini, hanya 50 persen dari indikator yang kita miinta. Kalau dikategorikan masih sedang dan harus tetap dikembangkan. Makanya kami di sini memberikan sebuah masukan atau rekomendasi. Hasilnya nanti dievaluasi dan harus ditindaklanjuti. Kami akan melakukan pendampingan dan pemantauan secaea berkala terhadap rencana aksi yang terprogram dan terukur untuk dilaksanakan di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura," terangnya. (OL-3)