NEWSTICKER

Berita Terbaru Kpk Hari Ini

Film Antikorupsi ala KPK Siap Tayang Besok
17/5/2020 15:47
Selama pandemi covid-19 dan untuk belajar sambil hiburan palajar seluruh Indonesia akan disuguhi tayangan film antikorupsi lewat layar televisi stasiun TVRI.
Ulum Sebut Nama Adi Toegarisman, KPK Harus Selidiki
17/5/2020 11:45
Ulum menyebut Adi menerima Rp7 miliar saat menangani perkara yang membelit antara Kemenpora dan KONI itu.
Pemda Lalai Update DTKS Bansos Terkendala
17/5/2020 06:00
Pemberian bansos covid-19 dinilai berantakan karena kelalaian pemerintah daerah memperbarui DTKS.
Kisruh Bansos karena Kurangnya Koordinasi dan Lalainya Pemda
16/5/2020 14:55
"Koordinasi di negeri kita itu memang penyakit, program koordinasi susahnya setengah mati, disuruh rapat disuruh pemadanan data susah sekali."
KPK Sebutkan Alasan DTKS Miliki Sejumlah Masalah
16/5/2020 14:45
"Kendala yang utama komitmen enggak ada, ini otonomi daerah dan pemerintah daerah kurang takut dengan Kementerian Sosial."
KPK Periksa Dua Saksi Kasus Gratifikasi MA
16/5/2020 08:20
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus suap dan gratifikasi dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016, kemarin.
Berkas Perkara Wahyu Setiawan Diserahkan ke Pengadilan
16/5/2020 08:14
KPK telah melimpahkan berkas perkara mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelin ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/5).
Dewas KPK Rampungkan Kode Etik
16/5/2020 08:10
Dewan pengawas KPK akhirnya merampungkan tiga aturan kode etik KPK yang mulai berlaku 4 Mei. Aturan itu diharapkan membentengi insan KPK saat bertugas.
KPK Nyatakan Banding Putusan Penyuap Emirsyah Satar
15/5/2020 20:54
"Dengan demikian, perkara atas nama Soetikno tersebut saat ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar Ali.
KPK Mengaku Menerima Putusan Hakim soal Emirsyah Satar
15/5/2020 20:50
"Dengan alasan antara lain fakta-fakta yuridis sebagaimana uraian di dalam tuntutan jaksa KPK telah diambil alih oleh majelis hakim," ujar Ali.
Eks Dirut Garuda Ajukan Banding: Tidak Ada Bukti Garuda Merugi
15/5/2020 20:43
Emirsyah juga keberatan atas vonis uang pengganti. Menurut Luhut, Emirsyah tak bersalah lantaran tak merugikan negara.
KPK Pastikan BPJS Kesehatan Defisit karena Pemborosan
15/5/2020 20:20
KPK menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan program Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) ketimbang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Kode Etik KPK yang Diterbitkan Dewas Dinilai tidak Efektif
15/5/2020 17:55
Penerbitan aturan kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterbitkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tampak tidak akan memiliki efek yang signifikan dan terkesan buang buang waktu.
Dewas KPK Rampungkan 3 Aturan Kode Etik KPK
15/5/2020 14:22
Untuk digunakan sebagai panduan nilai dasar serta pedoman prilaku para pegawai KPK dari tingkat pimpinan hingga Dewas sendiri.
KPK Dorong Transparansi Bansos di Tiga Pemda Jabar
14/5/2020 10:24
KPK juga mengingatkan ketiga pemda agar memastikan telah melakukan proses verifikasi dan validasi data serta mengomunikasikannya secara terbuka kepada warga terkait daftar penerima bansos.
KPK Tolak 2 Eks Direksi PTPN III Jadi Justice Collaborator
13/5/2020 19:50
Jaksa berpendapat Dolly dan Kadek bukan pelaku utama dalam perkara tersebut. Keduanya juga tidak sepenuhnya terbuka dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
KPK Fasilitasi Pelimpahan Tersangka Perkara Jiwasraya
12/5/2020 21:41
KPK memfasilitasi penyidik Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan investasi di PT Asuransi Jiwasraya
KPK Ingatkan Tiga Pemda di Jabar Perbarui Data Bansos
12/5/2020 16:25
Tiga pemerintah daerah di Jawa Barat, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang.
KPK Telusuri Informasi Nurhadi Kerap Tukar Uang
12/5/2020 07:20
Ali menjelaskan pihaknya telah menelusuri lokasi di mana Nurhadi kerap melakukan penukaran uang.
KPK Kembali Ingatkan Bansos Jangan Disalahgunakan
10/5/2020 17:47
KPK kembali mengingatkan agar bansos tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis yang berkaitan dengan pilkada serentak 2020.