Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat inspektorat daerah. Peran inspektorat daerah dipandang penting untuk mengawal program pembangunan daerah, mencegah penyimpangan, hingga mengawasi potensi pemborosan anggaran.
"Itu semua yang paham bagaimana mengukur boros tidaknya (anggaran program), itu inspektorat yang paling dekat untuk memberitahu kepala daerahnya. Baik potensi yang belum tergali maupun manajemen aset. Inspektorat adalah navigator," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan resmi, Selasa (8/6).
Baca juga: Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Kooperatif Soal TWK
Pesan KPK untuk penguatan inspektorat daerah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan BPKP Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, pada Senin (7/6) kemarin.
Ghufron menyebut inspektorat daerah merupakan navigator pemda yang harus berdaya mengawal program pembangunan. Inspektorat bisa berperan mengukur efisiensi manajemen pemda dan anggaran yang dialokasikan, serta pendapatan daerah.
Lembaga antirasuah sangat berharap agar keuangan daerah bisa dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat dan membangun daerah. Pihaknya pun mewanti-wanti pemda untuk tidak menghamburkan anggaran. Ghufron juga berpesan agar pejabat daerah tidak melakukan penyimpangan atas kewenangan yang dimiliki.
Baca juga: KPK Ingatkan BPD Agar tidak Disetir Kepala Daerah
"Sumber daya yang disediakan negara adalah untuk membangun daerah. Pemda dan jajaran di dalamnya harus mengelola sebaik-baiknya, bukan untuk dihambur-hamburkan dengan tidak bertanggung jawab," pungkas Ghufron.
KPK saat ini menekankan pada tiga strategi pemberantasan korupsi. Pertama, melalui penindakan agar menimbulkan efek jera. Kedua, KPK bekerja sama dengan BPKP, BPK, Kemendagri dan seluruh pihak terkait teknis untuk membangun sistem yang menutup celah korupsi. Adapun ketiga, melalui pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat.(OL-11)
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Kemenpora menyempurnakan aplikasi Washpim untuk meningkatkan transparansi anggaran sekaligus memudahkan pihak ketiga atau federasi untuk mengajukan kebutuhan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved