Selasa 08 Desember 2020, 19:15 WIB

KPK Ingatkan BPD Agar tidak Disetir Kepala Daerah

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Ingatkan BPD Agar tidak Disetir Kepala Daerah

MI/Susanto
Logo KPK yang terpasang di dalam gedung.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pimpinan dan pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar berani mencegah intervensi kepala daerah. Apalagi intervensi yang berpotensi pada praktik korupsi.

BPD diminta menjauhkan diri dari kepentingan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha. "Jangan pernah direktur dan pegawai BPD mau diintervensi penguasa, terutama kepala daerah. Kalau Anda bisa diintervensi, tentu pertanggungjawaban ada di individu," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Selasa (8/12).

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua KPK dan Kepala PPATK mengeluarkan pernyataan bersama terkait urgensi peran BPD dalam mewujudkan sistem keuangan yang stabil, kuat dan berintegritas.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Badan Informasi Geospasial

Selain itu, BPD juga didorong menjaga profesionalitas dan integritas, sehingga menjadi bank regional yang tangguh. Firli berpesan agar BPD bisa independen dalam menjalankan keuangan. Menurutnya, BPD tergolong rentan untuk diseret dalam lingkaran masalah hukum kepala daerah.

"Fakta empiris menunjukkan tidak sedikit kepala daerah yang terjebak dalam perilaku koruptif. Sehingga, harus berhadapan dengan masalah hukum. Saya tidak ingin rekan-rekan BPD terjebak dalam praktik korupsi," imbuh Firli.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menekankan BPD perlu meningkatkan efektivitas program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Terkait hal itu, BPD diminta menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Baca juga: Mendagri: Kepercayaan Publik pada Pilkada Masih Positif

Adapun lima pilar penerapan program APU-PPT, yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal, serta sistem manajemen informasi.

"Yang krusial juga pelaporan yang wajib disampaikan BPD kepada PPATK. Untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana pendanaan terorisme," jelas Dian.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut BPD harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Namun, tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dia juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip tata kelola BPD yang berintegritas dan profesional.(OL-11)

Baca Juga

MI/Yakub PY

Kabaharkam: Masyarakat Patuhi Kebijakan Pemerintah

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 07 Mei 2021, 23:17 WIB
KEPALA Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto memantau langsung arus lalu lintas pengamanan peniadaan...
DOK MI

Komisi I Harap Masukan Masyarakat Terkait Calon Anggota Dewas RRI

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 07 Mei 2021, 23:14 WIB
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengharapkan masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat terhadap nama-nama...
MI/Adam Dwi

Putri Gus Dur Kecam Penutupan Masjid Ahmadiyah Di Garut

👤Furqon Ulya Himawan 🕔Jumat 07 Mei 2021, 23:08 WIB
Menurutnya, penutupan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan merupakan bentuk diskriminasi yang menodai asas...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kualitas Kompetisi Harus Ditingkatkan

Regulasi yang dibuat operator dan regulator harus bisa meningkatkan standar liga dan klub

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya