Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ASOSIASI Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank Papua menggelar Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD Melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link”.
Seminar nasional ini merupakan rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXV-2025, yang dihadiri oleh jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI).
Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise mengatakan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sudah menjadi keharusan di era digital. Ia mengatakan digitalisasi keuangan daerah akan mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan cepat.
“Di sini peran BPD sangat strategis. Tak hanya penyedia layanan keuangan, tapi jadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital. Melalui kolaborasi yang solid antara seluruh stakeholders, diyakini dapat mendorong transformasi digital di sektor publik lebih merata dan berkelanjutan,” kata Yuliana melalui keterangannya, Sabtu (26/4).
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asbanda Busrul Iman menjelaskan, seluruh BPD Indonesia terus berkomitmen untuk turut berperan dalam mendukung pemerintah daerah. Utamanya dalam mengimplementasi elektronifikasi membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Terakhir, Asbanda melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes-Link).
Sementara, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs Agus Fatoni, M.Si menjelaskan, kerja sama Kemendagri yang sudah terjalin dengan BPD perlu ditingkatkan lagi. Terutama kolaborasi yang baru terjalin lewat layanan SIPD-RI dan Siskeudes-Link.
Penerapan SIPD-RI mempermudah dalam mengambil keputusan serta untuk mempermudah monitoring dan evaluasi maupun mengonsolidasikan statistik data keuangan secara online. Dalam penerapan ini, diperlukan peran aktif BPD seluruh Indonesia.
“Peran BPD perlu dipacu ikut bersama menjalankan program pemerintah. Terutama dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” jelas Agus.
Sementara dalam sesi seminar, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs Yudia Ramli menambahkan, BPD merupakan agen pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengelola kas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas bisnisnya.
Dibutuhkan penguatan dan pengembangan BPD dalam menjawab berbagai tantangan saat ini. Salah upayanya melakukan optimalisasi pembiayaan ekonomi daerah, meningkatkan akses keuangan daerah, hingga transformasi digital.
“Selain kerja sama lewat SIPD-RI dan Siskeudes, kami Kemendagri juga mendorong kerja sama lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), hingga Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, transformasi digital yang dilakukan BUMD, termasuk BPD sudah benar-benar dirasakan masyarakat. Banyak nasabah yang kini dimanjakan dengan layanan digital yang ditawarkan BPD di Indonesia.
Pengawas Utama Kelompok Spesialis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yudi Permana menambahkan, digitalisasi menjadi keharusan agar BPD bisa bersaing. Namun, ia menekankan transformasi digital harus dibarengi dengan pengawasan, tata kelola, hingga budaya keamanan IT.
Dia melanjutkan, OJK sendiri telah memberikan pedoman bagi industri perbankan dalam menerapkan layanan digitalisasi. Seperti POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
“OJK sudah memberikan panduan. Sudah banyak rambu-rambu yang kita berikan. Ini semua ada dalam Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 mencakup arah pengembangan dan penguatan BPD ke depan untuk mengakselerasi BPD, jadi bank resilien, kompetitif, dan kontributif,” jelasnya. (M-3)
Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan dana pemerintah daerah dipakai untuk pembinaan sepak bola di usia dini.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
UNTUK meringankan beban korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jabar, Pemkab Tangerang mengirimkan bantuan logistik dan relawan ke daerah tersebut, Sabtu (26/11/2022)
PT Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di ekatalog, memberikan seminar edukasi dan update produk IT terbaru di Cirebon.
KEBAKARAN yang terjadi TPA Rawa Kucing, Tangerang, pada Jumat (20/10) lalu perlu menjadi perhatian dari setiap pemerintah pusat maupun daerah
Setiap daerah memiliki peluang ekonomi yang berbeda-beda. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu memahami kondisi, kebutuhan, serta potensi di wilayahnya.
Uni Emirat Arab sedang membangun fasilitas senilai US$1,1 miliar yang akan membakar sampah untuk menghasilkan listrik.
Bank NTT mencatat pertumbuhan aset sebesar 4,41% secara tahunan (year on year/yoy), yakni dari Rp14,7 triliun menjadi Rp17,1 triliun di semester pertama 2021.
Kelompok Tani Muda di To The Dore sudah memproduksi sejumlah komoditas dengan bahan baku kelapa.
GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku bakal memberi sanksi tegas jajarannya yang terlibat kasus korupsi.
GUBERNUR Jateng Ganjar Pranowo mendukung peran perbankan untuk membangkitkan ekonomi rakyat kecil. Salah satunya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Jateng.
Pemenang ke-2 untuk empat pemenang dengan masing-masing sebesar Rp100 juta diraih oleh nasabah dari Bank BJB, Bank Nagari, Bank BJB, dan Bank Sultra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved