DKI Jakarta Satu-satunya Daerah dengan Tata Kelola Pemerintah Berkategori Baik Versi BSKDN

BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan konsep pengukuran dan hasil penghitungan uji coba instrumen Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) 2023.  Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah dengan kategori baik dengan nilai 72,03.

"Konsep ITKPD yang telah dipaparkan dinilai sudah cukup, tidak hanya mengakomodir masukan dari berbagai pihak tetapi juga tidak ada hasil uji coba yang nilainya sangat kurang, meski nilai tertinggi masih berkategori baik, semoga ke depan akan meningkat menjadi sangat baik," ungkap  Kepala BSKDN  Yusharto Huntoyungo di Ruang Command Center dan Coworking Space BSKDN dikutip Rabu (24/7). 

Lebih lanjut Yusharto menjelaskan  hasil uji coba tersebut dapat memberikan gambaran kepada daerah mengenai  kualitas dari berbagai aspek tata kelola pemerintahan. "Melalui hasil uji coba tersebut, kita dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang sudah menunjukkan kinerja baik serta daerah-daerah yang masih memerlukan peningkatan," jelas Yusharto. 

Baca juga : Kemendagri Tolak Tenaga Ahli Per Anggota DPRD DKI

Dia menambahkan, Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai yang cukup baik yakni 67,93, disusul Provinsi Kalimantan Timur dengan degan total nilai mencapai 68,57. Sementara daerah berkategori kurang juga ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 52,37, Provinsi Papua dengan nilai 53,97, dan Provinsi Papua Barat dengan nilai 49,07  "Pengukuran ITKPD pada tahun 2023 tersebut dilakukan dengan basis data tahun 2022," tambahnya. 

Di lain sisi, berdasarkan skor variabel rata-rata nasional sebagian besar daerah belum optimal dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki seperti potensi pariwisata maupun ekonomi kreatif. Kendati kapasitas pemerintahan daerah sudah cukup baik, ini tidak cukup untuk mewujudkan capaian pembangunan yang baik. Dibutuhkan sistem pendukung yang kuat dan kolaborasi dengan berbagai pihak. 

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah semata. Kita membutuhkan dukungan sistem yang kuat, termasuk kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, serta masyarakat,” pungkasnya. 

Sebagai informasi tambahan,  hasil uji coba ITKPD tahun 2023  diklasifikasikan berdasarkan 5 kategori penilaian, meliputi sangat baik dengan nilai 85- 100, kategori baik dengan nilai 70-85, kategori cukup 55-70, kategori kurang dengan nilai 40-55 dan kategori sangat kurang dengan jumlah nilai 0-40. (Z-8)