Pramono : Tempat Penampungan Sampah Sementara, Kurang Efisien dan Bikin Biaya Membengkak

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung  menegaskan tidak menyetujui praktik penampungan sementara sampah seperti yang terjadi di kawasan TPU Tanah Kusir. Ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan dilanjutkan karena dinilai tidak efektif dan justru menambah beban pengelolaan.

“Terus terang, saya berterima kasih dengan kejadian di Pesanggrahan kemarin. Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Ia mengakui, persoalan sampah sempat terjadi menjelang Lebaran, dipicu gangguan di zona pengolahan di TPST Bantargebang. Longsor di Zona 4 membuat distribusi sampah tersendat selama beberapa waktu.

Baca juga : RDF Rorotan Segera Beroperasi Penuh, Jakarta Targetkan 3 PLTSa Baru

“Jadi hampir satu minggu sebelum Lebaran memang ada persoalan sampah di Jakarta. Karena Zona 4 di Bantargebang waktu longsor itu baru tertangani kurang lebih 10 hari. Tapi sekarang sudah siap,” jelasnya.

Ia memastikan kondisi kini mulai terkendali. Sampah yang sempat ditimbun sementara di sejumlah titik sudah mulai diangkut kembali ke fasilitas pengolahan.

“Kalau dilihat sekarang, praktis sampah-sampah yang ditimbun sementara sudah mulai kita angkut kembali,” katanya.

Baca juga : Sambut Idul Fitri 2026, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Car Free Night di Malam Takbiran

Pramono menilai skema penampungan sementara tidak hanya tidak efisien, tetapi juga memperumit tata kelola dan meningkatkan biaya operasional.

“Karena itu pertama tidak efisien, kedua manajemennya semakin susah, ketiga cost-nya pasti juga semakin tinggi. Maka penampungan sementara tidak diizinkan, tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanyo menjelaskan, sejak awal emplasemen atau tempat sampah sementara tersebut memang difungsikan sebagai tempat penampungan sementara sampah hasil pembersihan sungai, bukan sampah rumah tangga.

Sistem ini sudah berjalan sejak 2014 untuk mempercepat proses pengangkutan sampah dari wilayah aliran sungai di kawasan Pesanggrahan, Kebayoran Baru, hingga Kebayoran Lama. Namun, ia mengakui pengelolaan di lapangan perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Keberadaan emplasemen ini untuk mempercepat penanganan sampah di badan air. Tapi pengelolaannya akan terus kami evaluasi agar lebih tertata dan ramah lingkungan,” ujarnya. (Far/P-3)