Mitigasi di TPST Bantargebang Diperkuat, Santunan Pekerja Disalurkan

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh dan mitigasi risiko bencana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Langkah ini menyusul tragedi longsor pada Minggu (8/3) lalu yang merenggut tujuh nyawa pekerja dan melukai tujuh orang lainnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengungkapkan bahwa evaluasi teknis di lapangan menjadi prioritas utama untuk mencegah insiden serupa berulang. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja di sektor pengelolaan sampah.

Asep mengatakan dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi pekerja sehingga dapat menjalankan tugas dengan lebih optimal. “Kami akan terus berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi para pekerja agar mereka dapat bekerja dengan aman dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Asep dalam keterangannya.

Baca juga : Gunungan Sampah TPST Bantargebang Capai 80 Juta Ton, Menteri LH Dorong Penutupan Segera

Berdasarkan data DLH DKI Jakarta, terdapat lebih dari 12.000 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini juga telah menjangkau sekitar 4.000 pemulung di kawasan TPST Bantargebang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem pengelolaan sampah Ibu Kota.

Kesadaran Kolektif 

Pada Selasa (17/3), santunan diserahkan kepada ahli waris korban longsor Bantargebang. Keluarga dua pengemudi truk sampah, Irwan Supriatin dan Hardi Yanto, masing-masing menerima santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp391,9 juta beserta manfaat beasiswa pendidikan bagi anak mereka. Sementara itu, ahli waris Suminih, pekerja sektor informal di kawasan tersebut, menerima santunan sebesar Rp171,3 juta.

Adapun tujuh korban luka saat ini masih menjalani perawatan medis. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan ditanggung sepenuhnya melalui fasilitas Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) hingga pasien dinyatakan sembuh sesuai indikasi medis.

Baca juga : RDF Rorotan Segera Beroperasi Penuh, Jakarta Targetkan 3 PLTSa Baru

Deny mengatakan ekosistem pekerja di sekitar TPST, termasuk pemulung, pelaku usaha kecil, hingga pekerja transportasi, memiliki risiko kerja yang tinggi dan perlu dilindungi. “Kami berharap seluruh pekerja di sekitar Bantargebang, tidak hanya pemulung, dapat terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan karena risiko bisa terjadi kapan saja,” ujar Deny.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger, Armada Kaban, menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam mendaftarkan pekerja kelompok rentan.

"Tragedi ini memberikan pelajaran berharga bahwa risiko pekerjaan tidak pernah memilih waktu. Kami berkomitmen memastikan proses klaim berjalan cepat dan tanpa hambatan. Santunan diharapkan mampu menjaga ekonomi keluarga yang ditinggalkan, agar anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan sekolah, dan masa depan keluarga tidak ikut runtuh bersama musibah ini," tegas Kaban.

Kaban juga mengimbau para pelaku usaha dan koordinator pekerja informal di wilayah kerjanya untuk tidak menunda pendaftaran kepesertaan. "Hanya dengan iuran yang sangat terjangkau, pekerja sudah mendapatkan proteksi paripurna. Jangan menunggu musibah terjadi baru menyadari pentingnya perlindungan," pungkasnya. (B-3)