KLH Bidik Pidana Pengelolaan TPST Bantargebang oleh Pemprov DKI

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengambil langkah agresif merespons tragedi longsor maut di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Penegakan hukum kini diarahkan secara tajam untuk membidik pihak-pihak yang paling bertanggung jawab, termasuk kemungkinan menyeret pejabat berwenang ke ranah pidana.

Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH/BPLH, Rizal Irawan, menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman intensif terkait insiden yang menewaskan tujuh orang tersebut.

Rizal mengisyaratkan bahwa penyidikan ini tidak hanya menyasar teknis di lapangan, tetapi juga kebijakan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga : Longsor Sampah TPST Bantargebang Tutup Aliran Kali Asem sepanjang 40 Meter

"Penegakan hukum dapat menyasar pihak yang bertanggung jawab sesuai perannya, baik pengelola maupun pihak yang memiliki kewenangan," tegas Rizal Irawan diilansir dari Antara, Rabu (11/3).

Indikasi Pelanggaran Serius UU Lingkungan Hidup

Rizal menjelaskan, penindakan hukum dilakukan karena adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fokus utama penyidikan adalah kegagalan standar pengelolaan yang berujung pada pencemaran lingkungan dan hilangnya nyawa manusia.

Baca juga : Gudang Pestisida Terbakar, KLH Periksa PT Biotek Saranatama Terkait Pencemaran Sungai Cisadane

Terkait potensi pemanggilan paksa terhadap pengelola TPST Bantargebang dan jajaran Pemprov DKI Jakarta, KLH menyatakan hal itu sangat terbuka lebar.

"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, maka penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggung jawab," imbuhnya.

Data Tragedi TPST Bantargebang (Maret 2026)

Bantargebang: Riwayat Kelalaian yang Berulang

Tragedi pada Selasa (10/3) menambah rapor merah pengelolaan sampah di Bantargebang. Berdasarkan catatan, lokasi ini memiliki sejarah kelam mulai dari longsor tahun 2003 hingga runtuhnya Zona 3 pada 2006 yang menimbun puluhan pemulung.

Bahkan, pada Januari 2026 lalu, sebuah insiden serius terjadi saat landasan TPST runtuh dan menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai. Rentetan kejadian ini memperkuat dugaan adanya pengabaian standar keselamatan dan daya tampung yang sudah melampaui batas (overcapacity).

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta sendiri telah mengonfirmasi bahwa seluruh korban tertimbun telah ditemukan. Kini, bola panas berada di tangan Gakkum KLH untuk membuktikan apakah ada unsur kelalaian pidana dalam pengelolaan "gunung sampah" Jakarta tersebut. (Ant/Z-10)