Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidik kini sedang mengusut dugaan pidana korupsi di tubub Badan Informasi Geospasial (BIG). Kasus yang diusut berkaitan dengan pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT).
"KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan citra satelit resolusi tinggi pada Badan Informasi Geospasial," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (8/12).
Baca juga : KPK Periksa Ketua BPK sebagai Saksi Kasus SPAM
Pengadaan CRST tersebut dilakukan pada 2015 lalu. Ali Fikri mengatakan dalam pengadaan citra satelit itu, BIG bekerjasama dengan Lembaga Penerbanga dan Antariksa Nasional (Lapan).
Ali Fikri mengatakan KPK masih melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Saat ini, belum biaa diungkap detail kasus dan penetapan tersangka. Tradisi KPK saat ini, pengumuman tersangka baru digelar ketika dilakukan penahanan.
"Terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini dan nanti kami akan informasikan lebih lanjut setiap perkembangannya," ucap Ali. (OL-2)
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Prestasi dibutuhkan untuk mendapatkan kuota PPDB sekolah yang diincar para siswa. Jika prestasi tak berhasil, pemberian uang jadi solusi lain.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Bukti kerugian negara juga dikuatkan atas persidangan terdahulu, terkait pengadaan KTP-E. Setyo meyakini penyidik memiliki bukti kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved