Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mendalami sejumlah pejabat Kementerian Sosial sampai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kecipratan uang hasil suap pengadaan bantuan sosial (bansos) pada 2020 tahap pertama senilai Rp19,3 miliar.
"Kami pastikan perkara ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka," kata Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa (8/6).
Ali mengatakan pihaknya sudah mencatat nama-nama orang yang menikmati duit haram dalam pengadaan bansos itu. Lembaga Antikorupsi segera menganalisa fakta persidangan itu.
"Analisa dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan apakah keterangan saksi tersebut ada keterkaitan dengan alat bukti lain sehingga menjadi fakta hukum," ujar Ali.
Ali menegaskan pihaknya tidak akan segan menetapkan tersangka baru jika kedapatan terlibat dalam korupsi bansos. Lembaga Antikorupsi pastikan tidak akan pandang bulu dalam bekerja.
"Prinsipnya sejauh ada kecukupan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup," tegas Ali.
Sebelumnya, Pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso membeberkan pembagian jatah duit hasil suap pengadaan bansos pada 2020 tahap pertama. Duit Rp19,3 miliar itu dibagikan ke pejabat tinggi di Kemensos sampai anggota BPK.
Baca juga: Saksi Ungkap Aliran Korupsi Bansos ke Anggota BPK Achsanul Qosasi
Matheus mengatakan penyerahan duit pertama diberikan ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin sebesar Rp1 miliar. Duit itu diberikan pada Juli 2020.
"Bentuknya dolar Singapura senilai Rp1 miliar," kata Matheus saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (7/6).
Lalu, duit haram itu juga mengalir ke PPK Kemensos Adi Wahyono. Matheus menyebut Adi terima uang suap bansos tahap pertama senilai Rp1 miliar melalui mata uang Singapura.
Kemudian, Matheus menyerahkan uang sekitar Rp1 miliar ke anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasih. Duit itu diberikan pada Juli 2020 dengan mata uang dolar Amerika.(OL-5)
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved