Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
HAKIM ketua yang memeriksa sidang rasuah bantuan sosial sembako terkait covid-19 di Jabodetabek, Muhammad Damis, mececar saksi Matheus Joko Santoso terkait aliran uang ke anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi. Dalam sidang tersebut, duduk sebagai terdakwa adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Mulanya, Joko menyebut jika realisasi fee komitmen maupun fee operasional yang berhasil ditarik dari para vendor mencapai Rp19,132 miliar. Uang tersebut dikumpulkan selama April sampai Juni 2020.
Sebesar Rp14,014 miliar merupakan fee komitmen atau fee setoran, yang dikutip Rp10 ribu per paket. Sedangkan sisanya, Rp5,117 miliar merupakan fee operasional yang dikutip dari para vendor sebesar Rp1.000 per paket.
"Apakah ada yang saudara diberikan ke Achsanul Qosasi?" tanya Damis di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/6).
"Ada, Yang Mulia," jawab Joko.
Joko menjelaskan dirinya memberikan uang sebesar Rp1 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat kepada Achsanul. Uang itu diserahkan melalui 'orangnya' Achsanul bernama Yonda pada Juli 2020.
Baca juga: Penunjukan Vendor Bansos Dievaluasi, Libatkan Dua Politisi PDI-P
Lebih lanjut, Joko mengatakan uang yang diberikan ke Achsanul berasal dari fee operasional. Ia mengaku menyerahkan uang tersebut atas perintah Adi Wahyono yang saat itu menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di Kemensos.
Selain ke Achsanul, Joko juga mengungkapkan penyerahan uang ke pihak lain, misalnya Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin. Kepada Pepen, ia menyebut menyerahkan uang senilai Rp1 miliar dalam pecahan dolar Singapura.
Pihak-pihak lain yang diberikan uang oleh Joko antara lain Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, Adi Wahyono, Kepala Biro Kepegawaian Kemensos Amin Raharjo.
Selain itu, lima anggota tim administrasi pengadaan bansos sembako, yaitu Robin Syahputra, Iskandar Zulkarnaen, Rizki Maulana, Firmansyah, dan Yoki. Uang juga mengalir ke liaison officer (LO) Kemensos untuk tim audit BPK, Fahri Isnanta.
Joko menjelaskan pada putaran kedua, yakni dimulai tahap 7-12, pihaknya berhasil menarik fee dari para vendor sebesar Rp12,5 miliar. Ia mengungkap total fee yang didistribusikan ke Juliari seluruhnya sebesar Rp14,7 miliar yang terdiri dari Rp11,2 miliar di putaran pertama dan Rp3,5 miliar di putaran kedua. (OL-4)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved