Ingatkan Pejabat Daerah, KPK: Kalau Mau Cepat Kaya, Jadi Pengusaha

Pukat UGM: Diduga Kuat ada Pelanggaran dalam Kasus Kuota Haji

Diduga ada pelanggaran dalam kuota haji. Itu karena pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan. 

Penyelidikan Kasus Pembagian Kuota Haji Hampir Rampung, Siapa yang akan Dijerat KPK?

Sementara itu, dia mengatakan KPK menargetkan penyelidikan kasus tersebut untuk bisa segera naik ke tahap penyidikan pada bulan ini.

Kerusakan Lingkungan pun Rugikan Negara, KPK Diminta Berantas Rasuah di Sektor Itu

Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.

Dugaan Aliran Dana 2 Tersangka Kasus CSR BI-OJK Masuk Parpol Didalami

Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Penyidikan Korupsi Penyaluran CSR BI-OJK, KPK: Dua Anggota DPR Tersangka

KPK pada 7 Agustus 2025, menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Segera Naik Penyidikan

KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).

Hukum, Niat Baik, dan Kepentingan Publik

Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.

Gus Miftah Mundur, Pengamat : Prabowo Jangan Asal Angkat Pejabat

Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri. 

Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Turun, Partai Mesti Evaluasi Proses Rekrutmen Politik

PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,

Perlunya Suara Rakyat untuk Sadarkan Pejabat Publik agar Junjung Moral dan Etika

BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.

2 Sebab Lunturnya Keteladanan Pejabat Publik Menurut Romo Magnis

FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.

Artificial Intelligence dan Pendidikan Berbasis STEM

Konflik Thailand-Kamboja Menguji ASEAN

Pengibaran Bendera One Piece, Bagaimana Menyikapinya?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia