Pejabat Depok Diperiksa Kasus Penggelapan Dana Bansos Covid Rp9 M

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok memeriksa Kepala Bidang Penanggulan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran (DPKP) Kota Depok Denny Romulo Hutauruk.

Ia diperiksa dalam  dugaan kasus penggelapan dana bantuan sosial (Bansos) covid-19 sebesar Rp9 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan, Denny Romulo Hutauruk (DRH) diperiksa di ruang seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejari Kota Depok, dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Depok Hary Palar.

"Yang bersangkutan diperiksa sesuai kapasitasnya sebagai Kepala bidang Penanggulangan Bencana DPKP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," ujar Herlangga Jumat (4/6)

Kejari Kota Depok belum menetapkan DRH menjadi tersangka. " Status beliau masih sebatas saksi, " ujarnya.

Herlangga memaparkan, sebelumnya Kejari Kota Depok sudah memeriksa  beberapa pejabat Kota Depok atas kasus tersebut. " Status mereka juga masih sebatas saksi, " ucapnya.

Kejari Kota Depok, lanjutnya menduga telah terjadi pemotongan dana dari setiap paket bansos covid-19 yang disalurkan ke wilayah Kota Depok.

Ketika ditanya, apakah Kepala Dinas DPKP Kota Depok Raden Gandara Budiana (RGB) selaku penanggungjawab penyaluran bantuan dana bansos sudah diperiksa, Herlangga menyatakan masih belum memeriksa. " Belum, belum diperiksa, " katanya.

Kasus dugaan penggelapan dana covid-19 itu dibongkar salah satu pegawai honorer bernama Sandi Butar-Butar. Dia menyebut dana covid-19 tidak digunakan dengan semestinya.
"Dana covid-19 disimpangkan," kata dia.

Sandi mengatakan tak cuma dana covid-19, dana pengadaan sepatu dan pakaian dinas lengkap (PDL) serta insentif tenaga honorer juga dikorupsi pejabat DPKP.

"Saya merasa lega kasus korupsi di DPKP Kota Depok akhirnya diusut aparat penegak hukum kejaksaan (OL-13)

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Depok Periksa 10 Saksi Dugaan Korupsi DPKP