Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok memeriksa 10 orang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok senilai Rp2 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto, menyatakan 10 orang yang diperiksa merupakan saksi yang diduga mengetahui kasus tindak pidana korusi di DPKP Kota Depok tahun anggaran 2017, 2018, 2019.
Herlangga menyatakan, saksi yang diperiksa 10 orang itu terdiri dari 4 pegawai honorer pada DPKP dan 6 juru padam DPKP.
"Saksi yang diperiksa 10 orang, 4 tenaga honorer dan 6 juru padam, " ungkapnya Rabu (26/5).
Ke-4 tenaga honorer berinisial S, NLR, K, AP dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) DPKP Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis. Adapun ke-6 juru padam yang berinisial HA, SR, KES, H, MAL, AH dari UPTD DPKP Kecamatan Cimanggis.
Baca juga : Meresahkan, Warga Duri Kepa Minta WNA Belanda Dideportasi
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada DPKP," pungkasnya.
Ke-10 saksi ini, terang dia dilakukan penyidik tindak pidana khusus. Kejaksaan Negeri Kota Depok meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas lengkap (PDL) tahun 2017 yang pagu anggarannya sebesar Rp699.390.000, korupsi PDL tahun 2018 yang pagu anggarannya sebesar Rp676.725.000 dan korupsi PDL tahun 2019 yang pagu anggarannya sebesar Rp639.926.000 setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan korupsi berdasarkan daftar pagu anggaran (DPA) DPKP Kota Depok.
Menurut dia, penyelidikan perkara dimulai sejak April 2021, berdasarkan Surat Perintah Tugas Operasi Intelijen Nomor: SPOPS 02/M.2.20.2/Dek./03/2021 untuk melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pengadaan PDL Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPKP Kota Depok (OL-2)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved