Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok memeriksa 10 orang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok senilai Rp2 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto, menyatakan 10 orang yang diperiksa merupakan saksi yang diduga mengetahui kasus tindak pidana korusi di DPKP Kota Depok tahun anggaran 2017, 2018, 2019.
Herlangga menyatakan, saksi yang diperiksa 10 orang itu terdiri dari 4 pegawai honorer pada DPKP dan 6 juru padam DPKP.
"Saksi yang diperiksa 10 orang, 4 tenaga honorer dan 6 juru padam, " ungkapnya Rabu (26/5).
Ke-4 tenaga honorer berinisial S, NLR, K, AP dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) DPKP Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis. Adapun ke-6 juru padam yang berinisial HA, SR, KES, H, MAL, AH dari UPTD DPKP Kecamatan Cimanggis.
Baca juga : Meresahkan, Warga Duri Kepa Minta WNA Belanda Dideportasi
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada DPKP," pungkasnya.
Ke-10 saksi ini, terang dia dilakukan penyidik tindak pidana khusus. Kejaksaan Negeri Kota Depok meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas lengkap (PDL) tahun 2017 yang pagu anggarannya sebesar Rp699.390.000, korupsi PDL tahun 2018 yang pagu anggarannya sebesar Rp676.725.000 dan korupsi PDL tahun 2019 yang pagu anggarannya sebesar Rp639.926.000 setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan korupsi berdasarkan daftar pagu anggaran (DPA) DPKP Kota Depok.
Menurut dia, penyelidikan perkara dimulai sejak April 2021, berdasarkan Surat Perintah Tugas Operasi Intelijen Nomor: SPOPS 02/M.2.20.2/Dek./03/2021 untuk melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pengadaan PDL Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPKP Kota Depok (OL-2)
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Dalam kasus ini, KPK sudah menyita lebih dari 104 kendaraan. Rinciannya yakni 72 mobil dan 32 motor. Semua diyakini berkaitan dengan pencucian uang Rita.
Dinas Kebudayaan Jakarta pada tahun anggaran 2022-2024 mengelola anggaran untuk kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT) dan Pergelaran Seni Budaya Berbasis (PSBB) Komunitas
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Orangtua korban yang kaget mendengar informasi itu langsung membawa perkara ke kantor polisi.
Operasi serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan wilayah hukum Polsek Bojongsari tetap aman dari pengaruh negatif miras.
Potensi pelayanan RPH sebagai besar, terutama saat hari-hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri dan Idul Adha.
Dari tiga pelaku yang diamankan ini, satu di antaranya terpaksa ditembak di bagian kaki kanannya karena melawan saat dibekuk.
Kemudian, terdakwa menghampiri korban untuk meminta sebatang rokok dan dijawab korban tidak ada.
Dirinya memastikan tidak ada kendala gesekan dengan sopir angkutan kota (angkot) apabila layanan Transjabodetabek D21 masuk hingga Terminal Kota Depok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved