Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok memeriksa 10 orang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok senilai Rp2 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto, menyatakan 10 orang yang diperiksa merupakan saksi yang diduga mengetahui kasus tindak pidana korusi di DPKP Kota Depok tahun anggaran 2017, 2018, 2019.
Herlangga menyatakan, saksi yang diperiksa 10 orang itu terdiri dari 4 pegawai honorer pada DPKP dan 6 juru padam DPKP.
"Saksi yang diperiksa 10 orang, 4 tenaga honorer dan 6 juru padam, " ungkapnya Rabu (26/5).
Ke-4 tenaga honorer berinisial S, NLR, K, AP dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) DPKP Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis. Adapun ke-6 juru padam yang berinisial HA, SR, KES, H, MAL, AH dari UPTD DPKP Kecamatan Cimanggis.
Baca juga : Meresahkan, Warga Duri Kepa Minta WNA Belanda Dideportasi
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada DPKP," pungkasnya.
Ke-10 saksi ini, terang dia dilakukan penyidik tindak pidana khusus. Kejaksaan Negeri Kota Depok meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas lengkap (PDL) tahun 2017 yang pagu anggarannya sebesar Rp699.390.000, korupsi PDL tahun 2018 yang pagu anggarannya sebesar Rp676.725.000 dan korupsi PDL tahun 2019 yang pagu anggarannya sebesar Rp639.926.000 setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan korupsi berdasarkan daftar pagu anggaran (DPA) DPKP Kota Depok.
Menurut dia, penyelidikan perkara dimulai sejak April 2021, berdasarkan Surat Perintah Tugas Operasi Intelijen Nomor: SPOPS 02/M.2.20.2/Dek./03/2021 untuk melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pengadaan PDL Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPKP Kota Depok (OL-2)
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Kondisi ini memaksa pengendara untuk ekstra waspada dan menurunkan kecepatan secara drastis guna menghindari kecelakaan.
Jarak struktur bangunan yang tidak terlalu menempel pada lereng menjadi faktor kunci minimnya dampak fatal.
Pemerintah Kota Depok turut mengeluarkan peringatan dini bagi warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah dengan topografi perbukitan atau dekat aliran sungai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved