Rabu 09 Juni 2021, 00:35 WIB

Panggil Kepala Inspektorat Pemkab Terkait Aa Umbara

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Panggil Kepala Inspektorat Pemkab Terkait Aa Umbara

MI/ Adam Dwi
Aa Umbara

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan bansos Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat 2020 yang menjerat Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Saksi yang dipanggil yakni Kepala Insektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Yadi Azhar dan dua PNS bernama Herman Permadi dan Efi Sukandar.

"Pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat, pemeriksaan di Kantor Polres Cimahi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (8/6).

Dalam kasus itu, komisi antirasuah menetapkan tiga tersangka yakni Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, Andri Wibawa (anak Aa Umbara), dan bos PT Jagat Dirgantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang M Totoh Gunawan.

Saat ini, Aa Umbara ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Andri di Rutan Gedung ACLC KPK, dan Totoh Gunawan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

KPK menduga Aa Umbara melakukan kongkalikong untuk menunjuk perusahaan Totoh sebagai penyedia bansos di Bandung Barat dengan komitmen fee 6% dari nilai proyek. Adapun anak Aa Umbara, Andri Wibawa, juga ikut menjadi vendor bansos menggunakan perusahaan lain sebagai bendera.

KPK menengarai terjadi konflik kepentingan dalam pengadaan bansos itu. Aa Umbara diduga diuntungkan dengan meraup Rp1 miliar dari kongkalikong itu. Adapun Totoh diduga mendapat Rp2 miliar dan Andri Wibawa Rp2,7 miliar.

Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 KUHP.

Sedangkan tersangka Andri dan M Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 KUHP. (OL-8)

 

Baca Juga

Ilustrasi

Ini Isi SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang Baru Terbit

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 23 Juni 2021, 23:40 WIB
Adanya pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan menjamin terwujudnya rasa...
Antara

Korupsi, Pejabat Kapuas Hulu Dituntut Enam Tahun Penjara

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 23 Juni 2021, 23:15 WIB
Terlibat perkara tipikor reboisasi hutan Kapuas...
Antara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 23 Juni 2021, 21:57 WIB
Hadinoto Soedigno terbukti bersalah dalam kasus suap dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat pada...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Diplomasi Jalur Rempah di Kancah Dunia

Perjalanan sejarah Indonesia terasa hambar tanpa aroma rempah. Warisan sosial, ekonomi, serta budaya dan ilmu pengetahuan itu kini dikemas dan disodorkan kepada dunia untuk diabadikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya