Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Apri, yang juga merupakan wakil ketua dewan kawasan Bintan diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengumpulkan distributor rokok sekitar Juni 2016.
Kompetisi ini terbuka untuk umum dan pendaftaran telah dibuka sejak 1 September-31 Oktober 2021.
Hakim Joko menyebut keterangan Matheus sangat penting dalam mengungkap keterkaitan pihak lain yang lebih besar dalam perkara tersebut
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan pegawai KPK konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Alasan lain yaitu ada beberapa kali pergantian manajemen dengan bendera perusahaan yang sama.
KPK melimpahkan perkara suap Lapas Sukamiskin dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.
Perkara eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu kini diserahkan kepada jaksa penuntut umum KPK untuk segera disidangkan di pengadilan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M Priatna.
Jika MA menyatakan peraturan yang dibuat komisioner KPK tidak sesuai hukum, TWK bisa jadi inkonstitusional.
Eksekusi akan dilakukan usai Lembaga Antikorupsi itu menerima salinan lengkap putusan.
Empat orang hakim tersebut yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.
Kepala daerah diminta meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola. Sebab, penegak hukum paham betul area rawan praktik korupsi.
Pemotongan gaji pokok Lili dianggap tidak berdampak apapun terhadap Lili karena jumlahnya yang lebih kecil dari total 'take home pay' Lili sebagai pimpinan KPK.
Dalam perkara ini, Samin diseret ke meja hijau karena diduga memberikan uang sejumlah Rp5 miliar kepada anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih.
"KPK mengimbau kepada para tersangka lain (17 orang) untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK."
"Ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya."
"Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare."
Uang itu merupakan pemberian atau setoran dari para calon kepala desa.
"Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 31 Agustus hingga 19 September 2021."
Kasus itu merupakan hasil tangkap tangan atau OTT tim KPK yang digelar Senin (30/8) dini hari.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved