Rabu 13 Oktober 2021, 13:59 WIB

Kasus Hulu Sungai Utara, KPK Periksa Sejumlah Saksi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Kasus Hulu Sungai Utara, KPK Periksa Sejumlah Saksi

MI/Tiyok
Korupsi

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

"Pemeriksaan saksi penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022 untuk tersangka MRH (Marhaini) dan kawan-kawan," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu (13/10).

Para saksi yang diperiksa yakni Kepala Seksi Jembatan Dinas PUPR Hulu Sungai Utara Marwoto, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Amos Silitonga, serta dua staf Bina Marga Dinas PUPR Ridha dan Doddy Faisal.

Kemudian, ajudan bupati Abdul Latief, kontraktor Ahmad Syarief, Mujib Rianto dari CV Jangan Lupa Bahagia dan Didi Buhari dari CV Tunggal Perkasa. Pemeriksaan digelar di kantor Kompi 2 Batalyon B Pelopor Jalan Sirkuit Marido Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

Kasus Hulu Sungai Utara itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan September lalu. KPK kemudian menetapkan tersangka Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Hulu Sungai Utara Maliki serta dua pengusaha yakni Marhaini dan Fachriadi.

Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti uang senilai Rp345 juta. KPK menduga Maliki selaku pelaksana tugas kepala dinas menerima uang tersebut dari Marhaini selaku Direktur CV Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru terkait lelang dua proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Baca juga : Kejagung Ajukan Kasasi ke MA Terkait Vonis Bebas Pemerkosa Anak di Aceh

Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Hulu Sungai Utara membuka lelang dua proyek irigasi masing-masing nilainya Rp 1,9 miliar dan Rp 1,5 miliar.

Plt Kepala Dinas PU Maliki diduga kongkalikong memberikan lebih dulu persyaratan lelang kepada Marhaini dan Fachriadi sebagai calon pemenang. KPK menduga ada kesepakatan duit komitmen fee sebesar 15% dari nilai proyek.

KPK menyebut dalam proses lelang juga terjadi kongkalikong secara horizontal antarpengusaha agar dua perusahaan tersebut menjadi pemenang proyek. Pasalnya, dalam proses lelang sejumlah perusahaan mendaftar namun hanya segelintir yang mengajukan penawaran.

Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 65 KUHP.

Adapun Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. (OL-2)

 

Baca Juga

 MI/Susanto

KPK Apresiasi Aturan Lelang Benda Sitaan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 25 Oktober 2021, 13:40 WIB
PP No 105  tahun 2021 dinilai KPK bisa mengoptimalisasi pemulihan aset dari tindak pidana...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

DPR Desak Jokowi Tegur Menag yang Lontarkan Pernyataan Tidak Patut

👤 Sri Utami 🕔Senin 25 Oktober 2021, 13:35 WIB
Dikhawatirkan akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok...
 Antara

KPK Selesaikan Rangkaian Orientasi Pegawai

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 25 Oktober 2021, 13:10 WIB
KPK telah menyelesaikan rangkaian alih status pegawai KPK menjadi ASN sebelum tenggat pada 16 Oktober...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Proyek Strategis Terus Melaju

Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah extraordinary agar realisasi PSN dapat berjalan lebih maksimal.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya