Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOALISI Mahasiswa Pemberantas Korupsi (KAMPAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri untuk mengusut mafia tanah di Pekanbaru, Riau. Ketua Umum KAMPAK Martin S menduga adanya mafia tanah yang turut melibatkan sejumlah pejabat di Kota Pekanbaru.
"Menurut temuan kami, di Pekanbaru terdapat mafia tanah yang bergerak meresahkan warga, dan diduga melibatkan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tentu, jika ini benar sangatlah tidak baik," kata Martin, melalui keterangannya, Kamis (14/10).
Selain itu, Martin mengatakan pihaknya menduga adanya penerimaan fee proyek yang diterima Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Muhammad Jamil.
"Tidak hanya itu, ada aktivitas tak bermoral juga yang dalam hal ini melibatkan Sekretaris Daerah Muhammad Jamil. Terdapat dugaan bahwa Muhammad Jamil mendapatkan fee dari proyek yang dilakukan di daerah Pekanbaru," kata Martin.
Martin mengatakan dugaan adanya mafia tanah dan penerimaan fee proyek itu perlu diusut karena telah mencederai integritas pejabat pemerintah Kota Pekanbaru.
"Kami mengutuk keras perbuatan tersebut. Dengan itu, kami berdiri juga mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri untuk hadir bagi masyarakat Pekanbaru secara khusus, dan Indonesia secara umum untuk mengusut hal-hal yang merugikan rakyat," kata Martin. (J-2)
Dalam operasi gabungan di Pekanbaru, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishub Kota Pekanbaru, Khairulnas mengatakan, terdapat 48 kendaraan truk ODOL yang ditemukan masih melintas.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) memperketat pengawasan terhadap peredaran beras oplosan.
ASAP dampak dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mulai menyelimuti Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru masih mempertimbangkan terkait libur sekolah bagi peserta didik
Kegiatan kompetisi itu sebagai sarana sosialisasi Sekolah Rakyat ke SMP-SMP reguler di Pekanbaru.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mendorong sekolah untuk membuat MPLS yang kreatif. P
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Idrus mengatakan, dari 109 calon peserta didik atau siswa yang dipersiapkan, sebanyak 76 di antaranya merupakan anak dari keluarga kurang mampu
Kasus ini terungkap setelah seorang warga berinisial SA mendatangi kantor BPN Tanjungpinang pada Februari 2025 untuk mengubah sertifikat analog ke versi digital.
KASUS dugaan penipuan tanah yang dialami Mbah Tupon di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belakangan ini viral.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut mafia tanah hingga saat ini masih bebas bermain di seluruh wilayah Indonesia.
MAFIA tanah di Bali semakin berani dan terang-terangan. Terbaru, tanah milik pria tua berusia 72 tahun bernama Made Gede Gnyadnya dipecah ke dalam bentuk 26 sertifikat HGB.
Edison menjelaskan bahwa fenomena ini telah berlangsung lama dan menjadi metode mafia tanah di wilayah pesisir.
PENGADILAN Negeri (PN) Subang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa kasus mafia tanah, Ani Kartini Kustiani (AKK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved