KOALISI Mahasiswa Pemberantas Korupsi (KAMPAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri untuk mengusut mafia tanah di Pekanbaru, Riau. Ketua Umum KAMPAK Martin S menduga adanya mafia tanah yang turut melibatkan sejumlah pejabat di Kota Pekanbaru.
"Menurut temuan kami, di Pekanbaru terdapat mafia tanah yang bergerak meresahkan warga, dan diduga melibatkan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tentu, jika ini benar sangatlah tidak baik," kata Martin, melalui keterangannya, Kamis (14/10).
Selain itu, Martin mengatakan pihaknya menduga adanya penerimaan fee proyek yang diterima Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Muhammad Jamil.
"Tidak hanya itu, ada aktivitas tak bermoral juga yang dalam hal ini melibatkan Sekretaris Daerah Muhammad Jamil. Terdapat dugaan bahwa Muhammad Jamil mendapatkan fee dari proyek yang dilakukan di daerah Pekanbaru," kata Martin.
Martin mengatakan dugaan adanya mafia tanah dan penerimaan fee proyek itu perlu diusut karena telah mencederai integritas pejabat pemerintah Kota Pekanbaru.
"Kami mengutuk keras perbuatan tersebut. Dengan itu, kami berdiri juga mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri untuk hadir bagi masyarakat Pekanbaru secara khusus, dan Indonesia secara umum untuk mengusut hal-hal yang merugikan rakyat," kata Martin. (J-2)
