Kamis 14 Oktober 2021, 17:01 WIB

KPK dan Polri Diminta Usut Mafia Tanah di Pekanbaru

Rahmatul Fajri | Nusantara
KPK dan Polri Diminta Usut Mafia Tanah di Pekanbaru


Mahasiswa menggelar aksi di depan Mabes Polri. Mereka meminta polisi usut dugaan kasus mafia tanah di Pekanbaru

 

KOALISI Mahasiswa Pemberantas Korupsi (KAMPAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri untuk mengusut mafia tanah di Pekanbaru, Riau. Ketua Umum KAMPAK Martin S menduga adanya mafia tanah yang turut melibatkan sejumlah pejabat di Kota Pekanbaru.

"Menurut temuan kami, di Pekanbaru terdapat mafia tanah yang bergerak meresahkan warga, dan diduga melibatkan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Tentu, jika ini benar sangatlah tidak baik," kata Martin, melalui keterangannya, Kamis (14/10).

Selain itu, Martin mengatakan pihaknya menduga adanya penerimaan fee proyek yang diterima Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Muhammad Jamil.

"Tidak hanya itu, ada aktivitas tak bermoral juga yang dalam hal ini melibatkan Sekretaris Daerah Muhammad Jamil. Terdapat dugaan bahwa Muhammad Jamil mendapatkan fee dari proyek yang dilakukan di daerah Pekanbaru," kata Martin.

Martin mengatakan dugaan adanya mafia tanah dan penerimaan fee proyek itu perlu diusut karena telah mencederai integritas pejabat pemerintah Kota Pekanbaru.

"Kami mengutuk keras perbuatan tersebut. Dengan itu, kami berdiri juga mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri untuk hadir bagi masyarakat Pekanbaru secara khusus, dan Indonesia secara umum untuk mengusut hal-hal yang merugikan rakyat," kata Martin. (J-2)

Baca Juga

MUI/Depi Gunawan

Awas, Jalur Wisata Lembang Rawan Longsor

👤Depi Gunawan 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 23:37 WIB
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandung Barat, Jawa Barat mengeluarkan peringatan bahaya cuaca ekstrem di kawasan Lembang,...
MI/Dwi Apriani

Pemkot Palembang Optimistis Capai 100 Persen Vaksinasi Pada Akhir Tahun

👤Dwi Apriani 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 23:31 WIB
WAKIL Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, Rabu (27/10) meninjau vaksinasi yang digagas Pramuka Palembang berkerja sama dengan Pemkot...
MI/Dwi Apriani

Pemkab Muba Minta Tambahan Kuota Gas Elpiji 3 Kg

👤Dwi Apriani 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 23:06 WIB
Pemkab Muba telah surati Pertamina dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan untuk memberitakan tambahan kuota gas LPG 3 kg melalui Dinas...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya