Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
GUBERNUR Sumatra Selatan Herman Deru menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi 2021 bersama Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah II KPK RI, Nana Mulyana dan PIC Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Sumatra Selatan Alfi Rachman Waluyo, Selasa (12/10).
Ia berharap melalui monitoring dan evaluasi ini tata kelola pemerintahan dan perencanaan serta penganggaran di Pemprov Sumsel semakin baik.
Herman Deru mengapresiasi terkait informasi-informasi komprehensif yang telah disampaikan tim KPK kepadanya. Oleh karena itu, ia pun mengimbau semua kepala OPD yang hadir untuk lebih agresif dalam meningkatkan kinerja dengan berpedoman kepada Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021.
"Dengan komitmen yang tinggi untuk menjalankan rencana aksi pencegahan korupsi ini, kita yakin tata kelola pemerintahan dan perencanaan anggaran di Sumsel akan semakin baik dan tidak turun dibandingkan tahun 2020 lalu," jelasnya.
Menurut Herman Deru, saat ini adalah era untuk melakukan pembenahan. Sehingga menurutnya setiap OPD harus bergerak dan tidak boleh statis dalam melakukan pencegahan.
"Jangan jadi paranoid, jika ada kendala silakan dikoordinasikan dengan tim ini (dari KPK)," jelas Herman Deru.
Dijelaskannya, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dalam upaya pencegahan korupsi, mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sampai dengan penyelamatan keuangan/aset negara.
Aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini, sistem pelaporannya melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention) korsupgah yang terdiri dari tujuh area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta manajemen aset daerah.
"Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi," jelasnya.
Sementara itu, Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah II KPK RI, Nana Mulyana, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola perencanaan dan penganggaran di Pemprov Sumsel.
Menurut Nana, kedatangan timnya ini sesuai komitmen Gubernur Sumsel kepada pimpinan KPK, Kajati, Kapolda dan DPRD Sumsel dalam upaya melakukan upaya pencegahan korupsi.
"Realisasi capaian aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang sistem pelaporannya melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Preventation) penting diperhatikan setiap daerah karena dapat menjadi indikator penyaluran dana-dana pusat ke daerah," pungkasnya. (DW/OL-10)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved