Selasa 12 Oktober 2021, 17:45 WIB

Bupati Probolinggo Dijerat Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Bupati Probolinggo Dijerat Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

MI/Susanto
Bupati non-aktif Probolinggo Puput Tantriana Sari seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka terhadap Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR, yakni Hasan Aminuddin. 

Lembaga antirasuah mengembangkan kasus jual beli jabatan kepala desa, lalu menetapkan tersangka keduanya dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS (Puput) dan tersangka HA (Hasan), kembali menetapkan kedua tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan TPPU," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (12/10).

Baca juga: KPK Sita Barang Bukti Kasus Jual Beli Jabatan Probolinggo

Dalam pengembangan kasus gratifikasi dan pencucian uang, penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi untuk mengumpulkan bukti. Pada Senin (11/10) kemarin, penyidik telah memeriksa 11 saksi di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur.

Adapun sejumlah saksi yang diperiksa, yakni Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Probolinggo Hudan Syarifuddin, Kepala Dinas Tenaga Kerja Doddy Nur Baskoro, berikut Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Sugeng Wiyanto.

Lalu, Kepala Dinas Perikanan Dedy Isfandi, Sekretaris Dinas Perpustakaan Mariono, honorer pada Dinas PUPR Winata Leo Chandra, perangkat desa Hendro Purnomo, notaria Hapsoro Widyonondo Sigid, seorang pensiunan Sugito dan pihak swasta Pudjo Witjaksono.

Baca juga: Terkait Kasus Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Pejabat Pengadaan

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi terkait dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tersangka PTS (Puput) dan tersangka HA (Hasan)," imbuh Ali.

Sebelumnya, KPK menjerat Puput dan Hasan dalam kasus suap jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo. KPK menetapkan total 22 tersangka, termasuk sejumlah camat dan para calon penjabat kepala desa.

Dalam kasus jual beli jabatan itu, para ASN yang ingin menjadi kepala desa wajib menyetor Rp20 juta per orang. Selain setoran Rp20 juta, ada juga upeti tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. Adapun Puput Tantriana merupakan Bupati Probolinggo yang menjabat dua periode sejak 2013.(OL-11)

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Harus Genjot Potensi Parekraf Tegal

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 10:03 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai event budaya bisa kembali dibangkitkan setelah pandemi sempat menutup semua...
Ist/DPR

Komisi VI DPR Harap BUMN Holding Pariwisata Pulihkan Sektor Pariwisata

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 09:40 WIB
Gde Sumarjaya Linggih berharap BUMN Holding Pariwisata mampu berperan memulihkan kondisi pariwisata yang terpuruk karena pandemi...
Dok Kemendagri

Tito Terima Penghargaan Alumni Terhormat dari NTU

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 23:30 WIB
Menteri Chan Chun Sing menilai Tito sebagai sosok polisi yang memberikan kontribusi besar kepada penciptaan keamanan di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya