Senin 11 Oktober 2021, 21:58 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan Azis Syamsuddin

KPK Perpanjang Masa Penahanan Azis Syamsuddin

Antara
Azis Syamsuddin

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (AZ) selama 40 hari ke depan. "Hari ini, penandatanganan berita acara perpanjangan penahanan tersangka AZ untuk 40 hari ke depan, terhitung sejak 14 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/10).

Azis merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Saat ini, tersangka Azis ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Perpanjangan penahanan dilakukan karena tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dengan memanggil dan memeriksa para saksi yang terkait kasus tersebut.

"Tim penyidik segera menyelesaikan berkas perkara tersangka dimaksud," kata Ali.

Sebelumnya, KPK telah menahan Azis selama 20 hari pertama sejak 24 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021 setelah diumumkan sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Azis memberikan suap kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) senilai Rp3,1 miliar dari komitmen awal Rp4 miliar. Pemberian tersebut agar Robin membantu mengurus kasus di Lampung Tengah diduga melibatkan Azis dan Aliza Gunado (AG) yang sedang diselidiki oleh KPK.

Aliza Gunado merupakan kader Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Atas perbuatannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal itu mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (OL-8)

Baca Juga

Antara/Muhamamd Adimaja

BEM Nusantara Dukung Kapolri Tindak Tegas Bawahan yang Melanggar

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 23:44 WIB
Eko menerangkan upaya Kapolri Jenderal Sigit mengeluarkan TR tersebut menunjukkan komitmen ingin membentuk citra Polri yang humanis dan...
Antara/Reno Esnir

Pakai Rompi Tahanan KPK, Bupati Kuansing Bungkam Ditanay Wartawan 

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 22:09 WIB
Andi enggan memberikan komentar terkait penangkapannya. Dia bahkan tidak meminta maaf usai melakukan tindakan rasuah kepada...
ANTARA

Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap, Bupati Kuansing Tiba di KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 20:07 WIB
Andi Putra saat ini telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap izin perkebunan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya