Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Andi Merya Nur dilantik Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi pada 14 Juni 2021, di Rumah Jabatan Gubernur.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur diduga turut ditangkap dalam OTT tersebut.
Hingga saat ini, Bupati Koltim tersebut sedang diperiksa KPK di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra.
Meski tidak menjelaskan lebih detail terkait keterangan yang diberikan kepada penyidik, namun Anies menyebut ada delapan pertanyaan dalam pemeriksaan.
Salah satu kelengkapan yang kurang ialah surat kuasa yang ditandatangani penyelenggara negara bersangkutan, pasangan, dan anak yang telah berusia 17 tahun yang masih menjadi tanggungan
Dari keempat tindak pidana tersebut, dia menegaskan bahwa suap, gratifikasi dan pemerasan merupakan tindak pidana yang paling akrab atau sering terjadi di industri jasa keuangan.
kehadiran Pak Anies ke KPK adalah bukti dirinya taat hukum, dan menghormati penegak hukum
Anies siap memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.
Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan terhadap Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul.
Dijadwalkan besok Anies dan Prasetyo bakal dipanggil guna diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.
KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa, 21 September 2021. Dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.
Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara dengan tersangka YRC dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi.
Tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
Ia mengatakan Presiden Jokowi merupakan pucuk pimpinan di negara ini termasuk mengawasi langsung kinerja KPK.
Pemecatan itu dinilai mengabaikan temuan Ombudsman dan Komnas HAM yang sebelumnya menyebut pelaksanaan TWK telah terjadi cacat administrasi serta melanggar hak asasi para pegawai KPK.
Komnas meminta agar jangan sampai ada pengenalan stigma baru terhadap para pegawai.
Dalam rekomendasinya, Ombudsman menyampaikan agar peralihan pegawai KPK menjadi ASN dilaksanakan termasuk pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat TWK.
Sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan judicial review, keputusan MK berasas erga omnes atau berkekuatan putusan tetap
"Pak Alex kalimatnya lebih halus saja bilang enggak maksimal, kalau saya bilang sih enggak efektif memang e-proc dari sisi pencegahan korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Alex mengatakan masih banyak pengusaha yang mencoba melobi pejabat daerah dengan cara korupsi untuk memenangkan tender.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved