KPK Telisik Korupsi Formula E, PSI: Sejak Awal Mencurigakan

ANGGOTA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Prabowo mengatakan, pihakny sudah menemukan banyak hal janggal sejak awal rencana penyelenggaraan Formula E. Hal ini ia katakan kala menanggapi langkah KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi Formula E yang diawali dengan memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ahmad Firdaus kemarin.

Fraksi PSI menurut Anthony, tidak ikut dalam membahas Formula E karena baru dilantik pada pertengahan 2019. Saat itu, sudah ada penetapan APBD Perubahan yang turut serta memasukkan anggaran untuk 'commitment fee' Formula E.

"Tapi sebelum masuk ke DPRD pun kita sudah sangat menolak sekali yang namanya Formula E. Karena itu tidak ada dalam RPJMD. Kenapa tiba-tiba bisa muncul di APBD-P? Ini sesuatu yang janggal," kata Anthony saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (4/11).

Kedua, PSI menilai 'commitment fee' yang harus disetorkan oleh Pemprov DKI ke organisasi Formula E yakni Formula E Operation (FEO) terlalu mahal dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu menyelenggarakan balap mobil listrik itu.

Baca juga: Sirkuit Formula E Ditentukan Akhir Bulan Ini

Di samping itu, hal janggal lainnya adalah ketika PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengatakan berhasil bernegosiasi dengan FEO agar 'dana commitment fee' sebesar Rp560 miliar yang semula hanya untuk dua musim penyelenggaraan menjadi tiga musim penyelenggaraan adalah hal yang juga patut dicurigai.

"Masa di awal dananya sangat mahal sampai 20 juta poundsterling per tahun dan tiap tahun meningkat 2 juta poundsterling. Lalu kemarin bilang Rp560 miliar boleh untuk tiga tahun. Ini ada apa? Jangan-jangan sebenarnya kita bisa nggak usah bayar untuk jadi tuan rumah," imbuhnya.

Ia menegaskan, meski tak ingin menuduh, jika KPK sudah mengambil langkah penyelidikan, dugaan korupsi tersebut sudah bisa dikatakan sangat kuat.

"KPK nggak mungkin asal selidik ya. Mereka istilahnya kalau sudah berani menyelidiki ya berarti memang kemungkinan besar. Tapi kita serahkan saja ke KPK. PSI bersedia dan siap bila KPK membutuhkan bantuan untuk menyelidiki ini," tukasnya. (OL-4)