Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan sikap Fraksi Partai Gerindra tidak akan berubah terhadap hak interpelasi yang diusulkan oleh PDIP dan PSI. Ia mengatakan, Partai Gerindra akan tetap menolak pengusulan hak interpelasi Formula E.
Menurut dia, KPK memang saat ini tengah memulai langkah untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi Formula E. Namun, hal itu tidak akan menggoyahkan dukungan Gerindra terhadap penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
"Interpelasi kan nggak ada hubungan sama korupsi. Silahkan saja KPK sesuai kewenangannya, silahkan. Pemda ya harus mengikuti aturan," ungkapnya saat dihubungi, Jumat (5/11).
Baca juga: KPK Selidiki Korupsi Formula E, Wagub DKI: Anggaran Dibahas Transparan dengan DPRD
Ia pun mengatakan, isu korupsi yang ditelaah KPK baru sebatas dugaan dan masih proses pengumpulan bukti. Untuk itu, bisa saja kemudian KPK tak menemukan unsur pidana korupsi dalam Formula E.
"Belum tentu. Kan baru pengumpulan data kalo saya baca. Kan tidak bisa. Itu yang bisa nentukan ada atau enggaknya KPK, yang lain saya kira nggak ada," tuturnya.
Sebelumnya, KPK pada Rabu (3/11) lalu memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Dispora sendiri berperan membayar dana 'commitment fee' Formula E sebesar Rp560 miliar yang dilakukan secara bertahap pada 2019 dan 2020 lalu. Sementara itu, penyelenggaraannya akan dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). (OL-4)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Revisi UU KUHAP
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved