Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan sikap Fraksi Partai Gerindra tidak akan berubah terhadap hak interpelasi yang diusulkan oleh PDIP dan PSI. Ia mengatakan, Partai Gerindra akan tetap menolak pengusulan hak interpelasi Formula E.
Menurut dia, KPK memang saat ini tengah memulai langkah untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi Formula E. Namun, hal itu tidak akan menggoyahkan dukungan Gerindra terhadap penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
"Interpelasi kan nggak ada hubungan sama korupsi. Silahkan saja KPK sesuai kewenangannya, silahkan. Pemda ya harus mengikuti aturan," ungkapnya saat dihubungi, Jumat (5/11).
Baca juga: KPK Selidiki Korupsi Formula E, Wagub DKI: Anggaran Dibahas Transparan dengan DPRD
Ia pun mengatakan, isu korupsi yang ditelaah KPK baru sebatas dugaan dan masih proses pengumpulan bukti. Untuk itu, bisa saja kemudian KPK tak menemukan unsur pidana korupsi dalam Formula E.
"Belum tentu. Kan baru pengumpulan data kalo saya baca. Kan tidak bisa. Itu yang bisa nentukan ada atau enggaknya KPK, yang lain saya kira nggak ada," tuturnya.
Sebelumnya, KPK pada Rabu (3/11) lalu memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Dispora sendiri berperan membayar dana 'commitment fee' Formula E sebesar Rp560 miliar yang dilakukan secara bertahap pada 2019 dan 2020 lalu. Sementara itu, penyelenggaraannya akan dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). (OL-4)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Musrenban) untuk APBD 2025 Kota Bogor, tingkat Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, digelar di Gedung Kelurahan Bondongan, Senin (4/12).
Seorang caleg menutup jalan secara permanen setelah gagal melaju ke DPRD pada Pemilu 2024.
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved