Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan sikap Fraksi Partai Gerindra tidak akan berubah terhadap hak interpelasi yang diusulkan oleh PDIP dan PSI. Ia mengatakan, Partai Gerindra akan tetap menolak pengusulan hak interpelasi Formula E.
Menurut dia, KPK memang saat ini tengah memulai langkah untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi Formula E. Namun, hal itu tidak akan menggoyahkan dukungan Gerindra terhadap penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
"Interpelasi kan nggak ada hubungan sama korupsi. Silahkan saja KPK sesuai kewenangannya, silahkan. Pemda ya harus mengikuti aturan," ungkapnya saat dihubungi, Jumat (5/11).
Baca juga: KPK Selidiki Korupsi Formula E, Wagub DKI: Anggaran Dibahas Transparan dengan DPRD
Ia pun mengatakan, isu korupsi yang ditelaah KPK baru sebatas dugaan dan masih proses pengumpulan bukti. Untuk itu, bisa saja kemudian KPK tak menemukan unsur pidana korupsi dalam Formula E.
"Belum tentu. Kan baru pengumpulan data kalo saya baca. Kan tidak bisa. Itu yang bisa nentukan ada atau enggaknya KPK, yang lain saya kira nggak ada," tuturnya.
Sebelumnya, KPK pada Rabu (3/11) lalu memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Dispora sendiri berperan membayar dana 'commitment fee' Formula E sebesar Rp560 miliar yang dilakukan secara bertahap pada 2019 dan 2020 lalu. Sementara itu, penyelenggaraannya akan dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). (OL-4)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved