Remisi Bagi Koruptor Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan Masyarakat

SECARA normatif tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan selesai ketika telah menyerahkan terpidana korupsi kepada lembaga pemasyarakatan (lapas). KPK melalui jaksa eksekutor akan menyerahkan terpidana korupsi ke pihak lapas guna mendapatan pembinaan lebih lanjut sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Ali Fikri saat diminta pandangannya mengenai Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Putusan tersebut disinyalir akan memberi kelonggaran atau kemudahan pemberian remisi kepada para narapidana korupsi.

"Kami memahami bahwa pembinaan terhadap narapidana korupsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Ditjen Pemasyarakatan," ungkap Ali saat dihubungi di Jakarta, Minggu (31/10).

Ia menjelaskan bahwa KPK menghormati putusan judicial review Majelis Hakim MA yang mencabut dan membatalkan PP pengetatan remisi bagi narapidana extra ordinary crime, salah satunya kejahatan korupsi. Kendati demikian karena korupsi sebagai kejahatan yang memberikan dampak buruk luas, KPK berharap penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat memberi rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku.

"Selain memberi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat, juga penting tetap mempertimbangkan efek jera yang ditimbulkan dari hukuman tersebut," tegasnya.

KPK meyakini pertimbangan hukum yang mempertimbangkan efek jera dapat mencegah perbuatan korupsi kembali terulang. Karena pada prinsipnya, pemberantasan korupsi adalah upaya yang saling terintegrasi antara penindakan, pencegahan, dan juga pendidikan.

"Karena itu, kami berharap pemberian remisi bagi para pelaku extra ordinary crime, tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan masukan dari aparat penegak hukumnya," ujarnya.

Ali menambahkan keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dan ikhtiar dari seluruh lembaga penegak hukum yang terkait. Baik pemerintah, para pembuat kebijakan, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. (OL-15)