Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Santoso meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti hanya pada pemeriksaan AKBP Achiruddin Hasibuan tapi juga membongkar kemungkinan
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan Syarief Hasan memenuhi panggilan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, hari ini.
mantan Rektor Universitas Lampung (Unila), Karomani, disebut juga menerima gratifikasi dari tokoh dan pejabat negara.
Politisi PDIP Cinta Mega, diduga menikmati uang hasil korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2018-2019
Berdasarkan LHKPN, AKBP Achiruddin Hasibuan memiliki kekayaan senilai Rp467.548.644.
Potensi tindak pidana korupsi di tahun politik semakin masif
Setelah video penganiayaan anakanya viral, KPK akan memeriksa AKBP Achiruddin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang janggal.
KPK menegaskan tidak mengistimewakan siapaun, termasuk politikus.
Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono mengaku datang ke KPK menyerahkan data tamabhan dan konfirmasi aset miliknya.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku tidak ambil pusing terkait pernyataan Denny Indrayana
Kuasa hukum Lukas Enembe membawa dua bukti yang diyakini malaadminstrasi yang dilakukan KPK dalam kasus yang melibatkan kliennya.
Dua kali mangkir, Bareskrim Polri pada hari ini, Rabu (26/4) kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap Dito Mahendra sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata ilegal.
Pada 10 April lalu, KPK tidak menghadiri sidang praperadilan dan meminta pelaksanaan sidang ditunda selama tiga minggu dengan alasan KPK masih memerlukan waktu.
Karyono menyebut, agar tidak terkesan berpihak Denny tentu harus membuktikan pernyataan tersebut. Menurutnya, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan.
Menurut pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, Jokowi tidak ingin proyek-proyek yang belum kelar dibiarkan mangkrak oleh presiden selanjutnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan hal itu karena sistem perpajakan di Indonesia yang sangat sulit dan banyak menciptakan celah untuk berbuat kecurangan.
Guru besar hukum tata negara Denny Indrayana menilai KPK sudah tidak lagi independen karena berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif.
Sengkarut ini sempat menyeret nama Wamenkumham Eddy Hiariej
Ia menambahkan, saat itu Nindy mau menemui seseorang tapi diteror sekitar 10 orang serta dihalangi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved