Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku tidak ambil pusing terkait pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menyebut bahwa KPK merupakan alat politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu mengatakan, dirinya tak ingin menanggapi pernyataan Denny. Dia justru menyiratkan bahwa pernyataan tersebut merupakan halusinasi semata.
"Gak ada yang perlu ditanggapi. Biarkan saja mereka berhalusinasi tentang KPK," ucap Marwata dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Rabu (26/4).
Baca juga : Kuasa Hukum Lukas Enembe Bawa Dua Bukti Malaadministrasi di Sidang Praperadilan
Meski diterpa dengan isu negatif tersebut, namun Marwata menegaskan KPK tidak akan terpengaruh oleh pernyataan yang diutarakan oleh Denny. Lembaga anti rasuah itu akan tetap fokus dengan pekerjaan yang ada.
"Sama sekali gak ada pengaruhnya (dengan pekerjaan KPK)," tukasnya.
Baca juga : Pengamat: Erick, Cawapres Terkuat Punya Sumber Daya Politik Besar
Dapat diketahui sebelumnya, dalam sebuah pernyataan Denny Indrayana mengkritik keterlibatan Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Denny menyebut Presiden Jokowi menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.
Bahkan Denny menyebut Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi pada 2019 dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan KPK sebagai alat politik pada Pemilu 2024. Denny menilai KPK saat ini sudah tidak lagi independen karena berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. (Z-8)
Penuntasan kasus dugaan korupsi Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi ujian penting bagi integritas dan citra institusi penegak hukum
KETERBUKAAN status kasus korupsi Payment Gateway harus segera dieksekusi secepatnya
Belum ada kejelasan dari perkara kasus payment gateaway ini, termasuk status hukum kepada para tersangka.
Salah satu kasus mangkrak yang menjadi sorotan, yakni perkara payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Kasus itu mangrak selama 10 tahun
GURU Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengendus aroma konspirasi antar elite untuk mengembalikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.
Denny Indrayana meyakini calon presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka memiliki relasi dan janji yang tidak dilunasi dengan Almas Tsaqibbirru.
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved