Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku tidak ambil pusing terkait pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menyebut bahwa KPK merupakan alat politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu mengatakan, dirinya tak ingin menanggapi pernyataan Denny. Dia justru menyiratkan bahwa pernyataan tersebut merupakan halusinasi semata.
"Gak ada yang perlu ditanggapi. Biarkan saja mereka berhalusinasi tentang KPK," ucap Marwata dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Rabu (26/4).
Baca juga : Kuasa Hukum Lukas Enembe Bawa Dua Bukti Malaadministrasi di Sidang Praperadilan
Meski diterpa dengan isu negatif tersebut, namun Marwata menegaskan KPK tidak akan terpengaruh oleh pernyataan yang diutarakan oleh Denny. Lembaga anti rasuah itu akan tetap fokus dengan pekerjaan yang ada.
"Sama sekali gak ada pengaruhnya (dengan pekerjaan KPK)," tukasnya.
Baca juga : Pengamat: Erick, Cawapres Terkuat Punya Sumber Daya Politik Besar
Dapat diketahui sebelumnya, dalam sebuah pernyataan Denny Indrayana mengkritik keterlibatan Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Denny menyebut Presiden Jokowi menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.
Bahkan Denny menyebut Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi pada 2019 dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan KPK sebagai alat politik pada Pemilu 2024. Denny menilai KPK saat ini sudah tidak lagi independen karena berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. (Z-8)
Sebanyak 12 saksi sudah dipanggil terkait kasus dugaan hoaks oleh Denny Indrayana.
Salah satu kasus mangkrak yang menjadi sorotan, yakni perkara payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Kasus itu mangrak selama 10 tahun
KETERBUKAAN status kasus korupsi Payment Gateway harus segera dieksekusi secepatnya
Denny mengendus upaya pembiaran oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Satui, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pekan lalu, KPK memeriksa Mardani dalam tahap penyelidikan kasus dugaan korupsi
MANTAN WamenkumHAM Denny Indrayana menyoroti masih kuatnya pengaruh mafia hukum di lembaga-lembaga penegak hukum di tanah air. Mereka leluasa mengatur keputusan penegak hukum
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved