Kapolri Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Payment Gateway

PENGONDISIAN perkara Gregorius Ronald Tannur dinilai mesti menjadi perhatian dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Khususnya, dalam penyelesaian kasus-kasus mangkrak yang tak kunjung selesai.

"Kita laporkan ke Kapolri supaya diperiksa, kenapa kasus sekian lama tidak berjalan," kata pakar hukum pidana Universitas Bung Karno Hudi Yusuf, dalam keterangan yang dikutip Minggu (27/10).

Salah satu kasus mangkrak yang menjadi sorotan, yakni perkara payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Hudi menyebut kasus itu mangrak selama 10 tahun.

Baca juga : Aksi Salaman Jaksa Agung dan Kapolri Diplomasi di Tengah Persaingan

Kapolri, kata dia, dapat turun tangan dan meminta klarifikasi dari jajarannya soal perkara yang jalan di tempat ini. Dia khawatir ada pengondisian, sebagaimana perkara Ronald Tannur yang baru-baru ini menggemparkan publik.

Pada 2015, Denny Indraya telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi payment gateway. Kasus ini ditangani di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Denny dianggap berperan menginstruksikan rujukan dua vendor proyek payment gateway.

Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia.

Baca juga : Sinergi KPK dan Polri dalam Sowan Firli-Kapolri Disebut Penting untuk Pemberantasan Korupsi

"Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke Bendahara Negara. Ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke Bendahara Negara," ujar Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan pada Rabu 25 Maret 2015.

Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 (Rp32,09 miliar) Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem itu.

Anton mengatakan, manuver Denny dalam kasus ini sebenarnya kurang disetujui oleh orang-orang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Denny tetap bersikukuh agar program tersebut harus berjalan.

Baca juga : Kapolri akan Tinjau Kembali Hasil Sidang Etik Brotoseno

Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Menkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik.

Kejaksaan Agung sudah buka suara soal kasus dugaan korupsi payment gateway. Kasus yang mangkrak sejak tahun 2015 itu rupanya masih mentok di tim penyidik pada Bareskrim Polri.

"Saya belum dapat info menghentikan (kasus payment gateway)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dihubungi, Selasa 13 Juni 2023.

Pernyataan ini dibantah pelapor. Andi Syamsul Bahri mengatakan berdasarkan informasi yang diterima berkas itu sudah lengkap atau P-21. Dia heran perkara ini tidak masuk tahap persidangan.

"Bahwa Perkara tersebut telah selesai diperiksa Bareskrim dan telah dianggap P-21 memenuhi syarat Penuntutan oleh Kejaksaaan Agung," kata pelapor Andi Syamsul Bahri dalam surat permohonannya ke Kejaksaan Agung, 8 Juni 2023. (P-5)