Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menilai bahwa penuntasan kasus dugaan korupsi Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi ujian penting bagi integritas dan citra institusi penegak hukum di Indonesia.
Menurut Fernando, penyelesaian kasus ini sangat krusial, terutama untuk memberikan kepastian hukum bagi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011–2014, Denny Indrayana, yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
"Jangan sampai mangkraknya kasus yang melibatkan Denny Indrayana akan semakin memperburuk citra Polri di masyarakat," kata Fernando dikutip Antara, Rabu (21/5).
Ia menekankan bahwa kasus yang telah bergulir sejak 2015 ini harus segera mendapatkan titik terang. Mengingat, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp32,09 miliar, keterlambatan penanganannya dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Kasus ini kembali menjadi sorotan setelah Denny Indrayana mengungkap bahwa status tersangkanya telah berusia genap 10 tahun pada Februari 2025.
Namun hingga kini, belum ada perkembangan signifikan. Proses hukum terkesan jalan di tempat, tanpa kejelasan lanjutan dari kasus pengadaan sistem pembayaran elektronik untuk pembuatan paspor tersebut. (P-4)
Sanksi bagi penegak hukum yang "bermain" dengan perkara seharusnya dilipatgandakan.
Hukuman maksimal harus diterapkan tanpa kompromi kepada seluruh APH, baik dalam kasus besar maupun hasil operasi tangkap tangan (OTT).
Implementasi KUHAP baru memberikan perlindungan hak asasi yang jauh lebih luas bagi warga negara berstatus tersangka
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai impor pakaian bekas melonjak tajam dari US$44 ribu (8 ton) pada 2021 menjadi US$272 ribu (26,22 ton) pada 2022.
Hingga kini belum ada mekanisme jelas yang memastikan ganti rugi bagi korban dapat disalurkan langsung dari pelaku ke penerima.
Reformasi institusi penegak hukum seperti kepolisian pun dinilai masih terbatas pada aspek teknis, bukan pada perubahan budaya dan nilai.
KETERBUKAAN status kasus korupsi Payment Gateway harus segera dieksekusi secepatnya
Belum ada kejelasan dari perkara kasus payment gateaway ini, termasuk status hukum kepada para tersangka.
Salah satu kasus mangkrak yang menjadi sorotan, yakni perkara payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Kasus itu mangrak selama 10 tahun
GURU Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengendus aroma konspirasi antar elite untuk mengembalikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.
Denny Indrayana meyakini calon presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka memiliki relasi dan janji yang tidak dilunasi dengan Almas Tsaqibbirru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved