Kasus Payment Gateway Jadi Pertaruhan Citra Penegak Hukum

DIREKTUR Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menilai bahwa penuntasan kasus dugaan korupsi Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi ujian penting bagi integritas dan citra institusi penegak hukum di Indonesia.

Menurut Fernando, penyelesaian kasus ini sangat krusial, terutama untuk memberikan kepastian hukum bagi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011–2014, Denny Indrayana, yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Jangan sampai mangkraknya kasus yang melibatkan Denny Indrayana akan semakin memperburuk citra Polri di masyarakat," kata Fernando dikutip Antara, Rabu (21/5).

Ia menekankan bahwa kasus yang telah bergulir sejak 2015 ini harus segera mendapatkan titik terang. Mengingat, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp32,09 miliar, keterlambatan penanganannya dinilai mencederai rasa keadilan publik.

Kasus ini kembali menjadi sorotan setelah Denny Indrayana mengungkap bahwa status tersangkanya telah berusia genap 10 tahun pada Februari 2025.

Namun hingga kini, belum ada perkembangan signifikan. Proses hukum terkesan jalan di tempat, tanpa kejelasan lanjutan dari kasus pengadaan sistem pembayaran elektronik untuk pembuatan paspor tersebut. (P-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal