Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan anggota DPR RI Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng yang menyebut pejabat boleh menerima duit haram jika jumlahnya sedikit.
KPK tengah mendalami alasan penggunaan pihak ketiga untuk pengiriman tukin di Kementerian ESDM.
KOMISI V DPR RI meminta penjelasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) soal proyek pembangunan jalan tol yang berpotensi merugikan negara hingga Rp4,5 triliun.
OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan miliaran rupiah saat penggeledahan dugaan korupsi penyaluran tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM.
Arifin mengonfirmasi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut kasus korupsi pemotongan tukin tahun 2020-2022.
PPATK dinilai salah langkah melakukan pemblokiran terhadap rekening Rafael Alun, karena instansi ini hanya bisa melakukan penundaan transaksi.
"KPK jangan berhenti di penyidikan Ditjen Minerba, harus usut serius keterlibatan oknum BPK lainya," kata Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman.
Firli mengatakan penanganan perkara yang memenuhi aturan berlaku menjadi harga mati. Dia tidak mau mewariskan masalah kepada komisioner selanjutnya.
KPK dalami keterlibatan kemenkeu dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM.
Ali enggan memerinci informasi yang dimaksudnya. Data itu nantinya bakal diklarifikasi kepada beberapa pihak yang dipanggil dalam penyelidikan ini.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengaku bingung dengan ICW. Pasalnya, instansinya serba salah jika cepat maupun lambat menangani laporan.
"LHA dan produk dari PPATK merupakan informasi yang bersifat intelijen keuangan sehingga seharusnya memang tidak boleh dibuka di ruang publik."
MENTERI ESDM Arifin Tasrif membenarkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Senin (27/3).
Kurnia mendoromg KPK mendalami kasus tersebut jdan menaikkan status perkaranya ke tingkat penyelidikan.
Kasus dari hasil OTT biasanya berupa penerimaan suap atau gratifikasi. Proses hukumnya pun dinilai mudah karena KPK cuma membuat bukti.
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui KPK belum banyak mengungkap kasus besar dalam beberapa tahun terakhir.
Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi mengatakan bahwa dalam penegakkan hukum, Kejaksaan Agung dan Kepolisian cenderung meningkat kepercayaannya,
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia prihatin dengan kinerja KPK periode saat ini yang belum bisa mengungkap kasus-kasus besar atau big fish. Mereka kalah dalam persaingan dengan Kejagung.
Public trust Kejaksaan Agung kini berada di angka 77,7 persen, menempatkan kejaksaan tetap tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain
Harta yang terdata bisa dilaporkan jika dinilai janggal. Caranya dengan mengakses tombol merah bergambarkan toa speaker di sisi kanan bawah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved