Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEBUAH petisi dukungan untuk tidak gentar dalam menjaga netralitas dan independensi KPK dihasilkan dalam Forum Group Discussion yang dilakukan IACC di Gedung Juang, Jakarta, Rabu (19/4).
Agenda diskusi yang dihadiri sejumlah OKP dan masyarakat umum itu dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan diskursus publik yang positif sehingga tidak terjerumus dalam narasi perpecahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan hari ini publik menjadi korban dari gerakan politis pihak pihak tertentu yang ingin mengganggu kerja KPK.
Baca juga: Di Tengah Kisruh Pemberhentian Brigjen Endar, Firli Pamer Foto Jabat Tangan dengan Kapolri
Menurut Mardani, publik harus bisa menilai kinerja KPK secara objektif tanpa terseret kepentingan politik manapun.
“Kasihan masyarakat jadi korban politis, harusnya mereka bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh KPK secara objektif,” tutur Mardani.
Pernyataan Mardani didukung oleh Ketua Forum Komunikasi Santri Indonesia, M Natsir, yang juga hadir sebagai narasember dalam diskusi tersebut.
Baca juga: Pengamat: Pengembalian Brigjen Endar Dipicu Persoalan Conflict of Interest
Menurut Natsir, ada upaya mengkriminalisiasi ketua KPK dengan narasi-narasi politis.
"Yang dilakukan oleh mereka yang selama ini melakukan aksi unjuk rasa memprotes ketua KPK, Firli Bahuri," ungkapnya.
“Jika dilihat dari polanya, ada upaya mengkriminalisasi ketua KPK, mereka yang aksi itu syarat kepentingan politis,” tambah Natsir.
Adapun hasil FGD ini menghasilkan sebuah petisi mendukung netralitas dan independensi KPK dan mengecam segala bentuk intervensi.
FGD bertajuk “Menjaga Transformasi, Sinergitas dan Independensi Pemberantasan Korupsi ditengah ancaman intervensi dan polemik” itu menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan.
Pada diskusi tersebut, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Abraham Samad dan Novel Baswedan cs merupakan aksi yang jelas-jelas bermuatan politis.
Menurut Emrus, apa yang dilakukan oleh mereka telah mencederai institusi KPK yang telah bekerja optimal dalam memberantas korupsi.
“Ya aksi Abraham Samad dan Novel Cs itu sangat politis, mereka ga sadar sudah mencederai KPK yang bekerja sangat baik sampai hari ini,” kata Emrus.
Hal senada disampaikan pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang mengatakan sudah seharusnya rakyat mendukung dan menjaga intitusi KPK agar tugas memberantas korupsi dapat berjalan baik.
Ray Rangkuti juga menambahkan bahwa KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.
“KPK kan lembaga independen, jangan lah diintervensi, harusnya kita dukung KPK agar mereka bisa fokus bekerja memberantas korupsi,” tegas Ray.
Sebelumnya aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah OKP, LSM dan Pimpinan KPK lama guna memprotes Ketua KPK, Firli Bahuri. Aksi tersebut belakang tercium bermuatan kepentingan politis. (RO/Z-1)
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Jokowi dan Hun Sen membahas dan menjajaki peluang-peluang kerja sama perdagangan antara Jakarta dan Phnom Penh, termasuk perdagangan di bidang militer.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved