Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah melakukan sejumlah kajian untuk mengamati kebiasaan korup di sektor politik di Indonesia. Studi itu menyebut tindakan koruptif terjadi karena lemahnya sistem yang ada.
"Dari hasil studi dan penelitian tersebut, episentrum korupsi politik disebabkan lemahnya sistem politik di Indonesia, khususnya partai politik," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati, Kamis (20/4).
Ipi mengatakan kajian yang dibuat pihaknya memfokuskan partai politik secara kelembagaan. Kelompok itu penting diawasi karena merupakan bagian penting dalam demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Koalisi Besar Bertemu Bahas Capres setelah Lebaran
"Parpol (partai politik) memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia, khususnya sebagai institusi yang menjalankan fungsi rekrutmen politik," ucap Ipi.
KPK menilai korupsi di sektor itu bisa dicegah jika sistem integritas partai politik (SIPP) diterapkan dengan baik. Konsep itu terlahir atas kerja sama Lembaga Antirasuah dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2016.
Ipi juga menyebut, dalam kajian itu, masalah rendahnya integritas menjadi faktor utama terjadinya korupsi di sektor politik. Setidaknya, kata dia, ada lima faktor yang memengaruhi.
Baca juga: PKS Mengaku Tawarkan Mahfud MD Jadi Cawapres Anies
Pertama, tidak adanya standar etika partai dan politisi. Lalu, sistem rekrutmen yang belum ada patokannya.
Kemudian, sistem kaderisasi belum berjenjang dan terlembaga. Keempat, rendahnya akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai turut membuat celah korupsi terbuka.
"Kelima, belum terbangunnya demokrasi partai internal," ujar Ipi.
KPK berharap SIPP diterapkan oleh seluruh partai politik. Korupsi saat berdemokrasi dijamin menghilang jika sistem itu konsisten dipakai. (Z-1)
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Roman Starovoit, mantan Menteri Transportasi Rusia, ditemukan tewas setelah dipecat Presiden Putin.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved