Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya akan menggelar pertemuan penjajakan lanjutan untuk membahas format koalisi besar setelah lebaran.
Momentum Idul Fitri dinilai tepat untuk bisa saling bertamu antarpartai politik yang ada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk memastikan format koalisi gabungan tersebut.
“Setelah lebaran ada rencana untuk silahturahmi dari KIB dan KIR tujuannya untuk saling memaafkan dan membahas lebih rinci lagi tentang perencanaan membentuk koalisi kebangsaan (besar). Untuk waktu dan kapannya masih belum tahu dan ini lagi proses memastikan,” ujar Viva saat dihubungi, Rabu (19/4).
Baca juga: PAN Bantah Dukung Prabowo Jadi Capres Koalisi Besar
Pembahasan tentang penentuan pasangan calon juga akan dibahas dalam pertemuan silahturahmi nanti.
“Nanti dibahas di meja perundingan termasuk di lebaran itu. Saya meyakini akan dilakukan secara koletif kolegial, musyawarah untuk mufakat dan tidak voting. Di pertemuan itu juga akan menententukan indikator dan variabel karena itu menjadi pemersatu,” tuturnya.
Baca juga: PDIP Jangan Ngotot
Sedianya, pembahasan calon presiden yang diusung tiap-tiap partai sudah dilakukan secara tidak resmi. Seperti diketahui, PAN yang menyodorkan nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Erick Thohir. Sementara, Golkar yakin dengan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Adapun, PKB mengusung Muhaimin Iskandar.
“Untuk pasangan calon belum diputusakan secara resmi. Tapi parpol masing-masing memiliki kepentingan subjektif dan harus berjuang agar kadernya bisa jadi pasangan calon. Hal itu wajar saja. Justru yang menjadi aneh kalau parpol tidak memerjuangkan kadernya. Tapi bisa saja nanti ada nama yang tidak terkenal muncul,” tandasnya. (Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved