Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya akan menggelar pertemuan penjajakan lanjutan untuk membahas format koalisi besar setelah lebaran.
Momentum Idul Fitri dinilai tepat untuk bisa saling bertamu antarpartai politik yang ada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk memastikan format koalisi gabungan tersebut.
“Setelah lebaran ada rencana untuk silahturahmi dari KIB dan KIR tujuannya untuk saling memaafkan dan membahas lebih rinci lagi tentang perencanaan membentuk koalisi kebangsaan (besar). Untuk waktu dan kapannya masih belum tahu dan ini lagi proses memastikan,” ujar Viva saat dihubungi, Rabu (19/4).
Baca juga: PAN Bantah Dukung Prabowo Jadi Capres Koalisi Besar
Pembahasan tentang penentuan pasangan calon juga akan dibahas dalam pertemuan silahturahmi nanti.
“Nanti dibahas di meja perundingan termasuk di lebaran itu. Saya meyakini akan dilakukan secara koletif kolegial, musyawarah untuk mufakat dan tidak voting. Di pertemuan itu juga akan menententukan indikator dan variabel karena itu menjadi pemersatu,” tuturnya.
Baca juga: PDIP Jangan Ngotot
Sedianya, pembahasan calon presiden yang diusung tiap-tiap partai sudah dilakukan secara tidak resmi. Seperti diketahui, PAN yang menyodorkan nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Erick Thohir. Sementara, Golkar yakin dengan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Adapun, PKB mengusung Muhaimin Iskandar.
“Untuk pasangan calon belum diputusakan secara resmi. Tapi parpol masing-masing memiliki kepentingan subjektif dan harus berjuang agar kadernya bisa jadi pasangan calon. Hal itu wajar saja. Justru yang menjadi aneh kalau parpol tidak memerjuangkan kadernya. Tapi bisa saja nanti ada nama yang tidak terkenal muncul,” tandasnya. (Z-11)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved