Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) menyambut PDIP bila mengajukan nama bakal calon presiden (capres) dan gabung koalisi besar. Namun, figur itu harus disepakati bersama oleh anggota partai politik (parpol) dalam poros tersebut.
"Sangat maklum kalau mereka mengajukan calon presiden gitu loh. Tapi kan enggak bisa ngotot, kalau misalkan nanti musyawarah enggak disepakati, ya itu artinya perlu ada kesepahaman bersama," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 April 2023.
Yandri mengatakan figur yang ditawarkan PDIP juga mesti diterima oleh parpol koalisi besar. Dengan demikian, potensi diterima atau tidak figur yang ditawarkan harus melewati musyawarah bersama.
Baca juga: Capres Koalisi Besar Diyakini Alot jika PDIP dan Gerindra Ngotot
"Apakah sosok yang diajukan PDIP itu bisa enggak diterima oleh partai yang lain? Ini yang perlu dimusyawarahkan," ucap Yandri.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan daya tawar PDIP mengajukan figur capres sejatinya tidak terlalu tinggi. Ia memaklumi bahwa status PDIP satu-satunya partai yang bisa mengusung capres tanpa harus berkoalisi.
Baca juga: Koalisi Besar Sulit Terealisasi
"Tapi PDIP kan bisa mengusung sendiri. Itu hebatnya PDIP kan. Jadi kalaupun misalkan di sini (koalisi besar) enggak diterima, nanti ya dia kan bisa ngusung sendiri, ya kan, dan bisa cari wakil presiden sendiri," ujar Yandri.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved