Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang mata untuk mencegah tindakan korup terjadi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penegak hukum wajib diperkuat.
"Penegakan hukum pada prinsipnya membutuhkan dua aspek utama, yaitu aparatur penegak hukum yang berintegritas dan instrumen hukum yang memadai," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati, Kamis (20/4).
Ipi menjelaskan integritas penegak hukum untuk mencegah korupsi di sektor politik menjadi harga mati jelang Pemilu 2024. Jika tidak, celah koruptif tidak akan pernah tertutup.
Baca juga: KPK Klaim Korupsi di Sektor Politik Terjadi Karena Lemahnya Sistem
Kerja sama yang baik juga penting untuk mencegah korupsi saat pesta demokrasi tahun depan bergulir. Penegak hukum wajib satu tujuan.
"Perang melawan korupsi juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar aparat penegak hukum yang didasari pada semangat dan komitmen yang sama," ucap Ipi.
Baca juga: Rintangi Penyidikan, KPK Tak Segan Terapkan Pasal 21
Memaksimalkan hukuman bagi pejabat yang berani korupsi juga penting untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor politik jelang Pemilu 2024. Unsur kengerian dan efek jera wajib tinggi untuk mencegah adanya pihak yang mau melakukan hal serupa.
"Dalam upaya memberikan efek jera KPK mendorong penerapan upaya pemidanaan maksimal, baik melalui hukuman badan, pidana tambahan maupun optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara melalui asset recovery," tegas Ipi. (Z-3)
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved