Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang mata untuk mencegah tindakan korup terjadi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penegak hukum wajib diperkuat.
"Penegakan hukum pada prinsipnya membutuhkan dua aspek utama, yaitu aparatur penegak hukum yang berintegritas dan instrumen hukum yang memadai," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati, Kamis (20/4).
Ipi menjelaskan integritas penegak hukum untuk mencegah korupsi di sektor politik menjadi harga mati jelang Pemilu 2024. Jika tidak, celah koruptif tidak akan pernah tertutup.
Baca juga: KPK Klaim Korupsi di Sektor Politik Terjadi Karena Lemahnya Sistem
Kerja sama yang baik juga penting untuk mencegah korupsi saat pesta demokrasi tahun depan bergulir. Penegak hukum wajib satu tujuan.
"Perang melawan korupsi juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar aparat penegak hukum yang didasari pada semangat dan komitmen yang sama," ucap Ipi.
Baca juga: Rintangi Penyidikan, KPK Tak Segan Terapkan Pasal 21
Memaksimalkan hukuman bagi pejabat yang berani korupsi juga penting untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor politik jelang Pemilu 2024. Unsur kengerian dan efek jera wajib tinggi untuk mencegah adanya pihak yang mau melakukan hal serupa.
"Dalam upaya memberikan efek jera KPK mendorong penerapan upaya pemidanaan maksimal, baik melalui hukuman badan, pidana tambahan maupun optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara melalui asset recovery," tegas Ipi. (Z-3)
penanganan kasus penculikan hingga pembunuhan terhadap seorang kepala cabang bank di Jakarta harus segera diselesaikan dengan cermat.
Presiden Prabowo tegaskan komitmen integritas pasca OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer, menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved