Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur terus digencarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini KPK memanggil Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Denan Matulandi Kaligis, untuk diperiksa sebagai saksi.
"Betul, hari ini dijadwalkan pemeriksaan saksi atas nama Denan Matulandi Kaligis selaku Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, (18/4).
Ali mengatakan pemeriksaan rencananya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, hari ini. Denan dipastikan maish hadir dalam kapasitan sebagai saksi di kasus dugaan korupsi tersebut. Tidak disebutkan ada tidaknya potensi ia bisa menjadi tersangka.
Baca juga: Uang Panas Kasus Korupsi Lahan Pulo Gebang Disebut THR
KPK menyatakan mereka telah menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi tanah Pulo Gebang. Namun, hingga saat ini nama-nama tersangkanya belum diumumkan atau belum dirilis untuk publik.
KPK juga belum memberikan penjelasan mengenai detail dan duduk perkara kasus dugaan korupsi Pulo Gebang. Mereka menyatakan hingga saat ini masih fokus melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam. Nentinya ketika hasil penyelidikan dan penyidikan telah rampung, informasi lebih lengkap baru akan disampaikan pada publik.
Baca juga: Korupsi Pulo Gebang, Mantan Anggota DPRD DKI Ikut Diperiksa KPK
Seperti diketahui, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya (SJ) Tahun 2018-2019.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan pengadaan tanah di Pulo Gebang awalnya ditujukan untuk pembangunan Rumah tanpa DP uang muka Rp0. Prasetyo sebelumnya juga telah diperiksa KPK dalam kasus tersebut.
Namun, saat ditemui usia diperiksa KPK, Prasetyo enggan berbicara banyak soal pengadaan tanah Pulo Gebang itu. Ia mengatakan sejak awal fraksinya di DPRD DKI menolak Program Rumah DP Rp0 tersebut.
"Fraksi PDI Perjuangan menolak DP Rp0," ujarnya. Prasetyo mengatakan ia diperiksa penyidik KPK karena jabatannya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Ia menegaskan tidak turut serta dalam pembahasan anggaran pengadaan tanah Pulogebang pada 2018-2019 tersebut.
Selain Prasetyo, pada Senin (17/4) KPK juga memanggil mantan anggota DPRD DKI Jakarta Ruslan Amsyari Fs. Di hari yang sama, KPK juga memanggil Senior Manajer Divisi Umum dan SDM PP Sarana Jaya Yadi Robby.
(Z-9)
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan protes atas keputusan majelis hakim yang menolak dakwaan perintangan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto.
KPK memilih menunggu salinan lengkap putusan sebelum menentukan sikap atas vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
KOALISI Masyarakat Sipil Antikorupsi menyebut RUU KUHAP yang sedang dibahas di Komisi III DPR menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelemahan terhadap KPK.
Asep menjelaskan kasus Chromebook terkait dengan pengadaan perangkat keras, sedangkan Google Cloud merupakan pengadaan perangkat lunak.
Menurut Asep, kemungkinan Risharyudi sebagai perantara sangat besar. Sebab, dia bekerja mewakili bosnya, selama menjadi stafsus.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved