Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Santoso meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti hanya pada pemeriksaan AKBP Achiruddin Hasibuan tapi juga membongkar kemungkinan adanya pihak lain yang juga bagian atau memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaannya.
“Saya harap tidak hanya berhenti di sana saja tapi juga menyasar kemungkinan ada unsur lain. Karena yang terjadi seperti yang sudah-sudah ternyata itu kasusnya besar dan melibatkan banyak pihak. KPK punya peran penting untuk memastikan ini,” ujarnya.
Santoso yang dihubungi, Jumat (28/4) mengapresiasi langkah KPK yang bergerak cepat dalam merespon penelusuran dari laporan LHKPN dan meminta Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo untuk melakukan evaluasi dan mengingatkan dan terus memantau anggotanya untuk tidak bersikap koruptif. Selain itu dia meminta publik untuk berperan aktif untuk tidak segan melaporkan temuan para pejabat yang diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.
Baca juga: Polda Sumut Dalami Kekayaan AKBP Achiruddin Hasibuan
“Saya apresiasi KPK karena sudah mulai satu persatu terkuak harta kekayaan pejabat yang melampaui yang dia miliki. Polri bukan hanya memproses yang bersangkutan tapi juga anggota yang lain. KPK jangan berhenti di dia saja warning juga katanya kasat narkoba lahan basah,” tukasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil AKBP Achiruddin Hasibuan untuk mengklarifikasi LHKPN miliknya.
Baca juga: Politikus PDIP Diduga Ikut Kecipratan Uang Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang
AKBP Achiruddin Hasibuan merupakan perwira menengah Polda Sumatera Utara. Ia menjadi sorotan publik setelah viral video penganiayaan anaknya beredar luas di media sosial
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus dugaan tindak pidana pencucian uang AKBP Achiruddin. Pranata Humas PPATK Natsir Kongah menjelaskan temuan PPATK menunjukkan adanya transaksi miliaran rupiah dari rekening AKBP Achiruddin. (Sru/Z-7)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Kepolisian Daerah Sumatra Utara melimpahkan berkas perkara Aditya A Hasibuan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terkait kasus penganiayaan Ken Admiral.
Achiruddin Hasibuan tidak mampu menahan kesedihannya atas kebijakan pimpinan Polda Sumut yang melarang agenda pertemuan antara keluarga dengan dirinya.
Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menilai keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Achiuddin Hasibuan oleh Polda Sumatra Utara sudah tepat.
Ketegasan Polri terhadap AKBP AH dan anaknya ini membuktikan bahwa asas kesamaan di muka hukum dijunjung tinggi dan Polri.
"Jadi, sebelum klarifikasi KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN, pemeriksaan itu maksudnya apa? Itu harus melakukan pemeriksaan faktual
AKBP Achiruddin Hasibuan Dipecat tidak Hormat dari Kepolisian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved