Berita Terbaru Koruptor Hari Ini

Pembahasan Ditunda, RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas 2025

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan pihaknya berharap RUU Perampasan Aset dapat masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026

Poengky Pilih Pengembalian Kerugian Negara Ketimbang Tangkap Koruptor

Hukuman yang maksimal kepada koruptor dapat memberikan efek jera.

APH Diminta Jangan Ragu Berantas Judol dan Koruptor

Prabowo juga meminta kementerian, lembaga, dan badan untuk menegakkan efisiensi, hususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian.

Fakultas Hukum Undip Desak Pembebasan Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming

Undip mengeluarkan anotasi yang mengkritisi kekhilafan majelis hakim dalam putusan terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.

Rumah dari Tanah Sitaan Koruptor Bisa Lebih Terjangkau

Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk memanfaatkan tanah sitaan dari para koruptor sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat. Jadi lebih murah hharganya

Menteri PKP Maruarar Sirait Inisiasi Program Pemanfaatan Rumah Sitaan Koruptor untuk Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan rencananya untuk memanfaatkan rumah sitaan koruptor sebagai rumah untuk rakyat.

Apersi: Tidak Mudah Bangun 3 Juta Rumah Pakai Lahan Sitaan Koruptor

Apersi mengaku tidak mudah menggunakan lahan sitaan koruptor untuk pembangunan permukiman rakyat. Ia mengatakan pemerintah harus lebih dulu memastikan bahwa lahan itu clean and clear.

Maruarar: Lahan Sitaan Koruptor bakal Dibangun Rumah untuk Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyak lahan sitaan milik koruptor yang akan dibangun permukiman rakyat.

RUU Perampasan Aset, Apa Fungsinya Bagi KPK?

KPK kembali menegaskan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, meskipun kabarnya belum bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional

Eksaminasi PK Mardani Maming, Pengamat: Bentuk Dukungan Terhadap Koruptor

Majelis Hakim harus memberikan putusan pro terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air.

PK Jangan Memperlemah Hukuman Kasus Korupsi

Pengurangan hukuman juga dinilai bisa menjadi catatan buruk bagi sistem peradilan di Indonesia. Sebab, vonis dari majelis PK bakal terpantau oleh masyarakat.

Remisi Koruptor Hilangkan Muruah Pemberantasan Korupsi

Remisi terhadap narapidana tipikor menunjukkan negara sedang memberikan privilese. Itu, sambungnya, sepadan dengan tunduknya negara kepada koruptor.

Mantan Napi Koruptor Bisa Ikut Pilkada, Seberapa Besar Peluangnya?

KPU memastikan bahwa mantan narapidana korupsi yang telah memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah

Publik Diminta tak Ragukan Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Pemberantasan Korupsi

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.

Eks Koruptor Berpotensi Kembali Korupsi Jika Menang Pilkada

pencalonan eks koruptor sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 nanti juga menunjukkan lemahnya kaderisasi

Kemesraan Kapolri dan Jaksa Agung Dinilai Jadi Bentuk Peringatan 

Kemesraan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai jadi bentuk peringatan. Khususnya bagi koruptor dan pelaku kejahatan lainnya.  

KPK Pertimbangkan Aktivasi Kembali 2 Rutan Pascaskandal Pungli

KPK) baru saja menonaktifkan dua rumah tahanan (rutan) seusai memecat 66 pegawai yang terlibat kasus pungli. Para pimpinan kini sendang membahas tindak lanjut kebijakan tersebut.

Pemberian Remisi Idul Fitri untuk Koruptor Dinilai Memperburuk Kepercayaan Publik

Keputusan pemberian remisi Idul Fitri kepada ratusan narapidana kasus korupsi menuai kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi. 

Remisi Narapidana Korupsi Hilangkan Efek Jera

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman mengkritisi pemberian remisi Idul Fitri terhadap 240 narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin,

Vonis 6 Tahun Hasbi Hasan Tidak Layak, Harusnya Bisa Lebih Berat

Pertimbangan hakim dalam memutus vonis tersebut tidak peka terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan koruptor dihukum berat.

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia