Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
"Secara nasional, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi, undang-undang ini akan memberikan kekuatan kepada negara untuk menyita hasil kejahatan, termasuk aset yang berada di luar negeri," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam pernyataan resmi pada Jumat (25/10)
KPK menilai bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum optimal dalam memfasilitasi pencarian aset para pelaku korupsi.
Menurut Tessa, banyak di antara mereka yang berhasil menyembunyikan kekayaan ilegal di luar yurisdiksi hukum.
"Sering kali, pelaku korupsi melakukan upaya untuk menyembunyikan atau memindahkan aset mereka agar tidak dapat dijangkau oleh penegak hukum," jelas Tessa.
RUU Perampasan Aset juga sangat dibutuhkan oleh KPK karena memungkinkan penyitaan aset dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan.
Tessa menekankan bahwa langkah ini dapat mempercepat proses penjualan barang yang disita, tanpa harus menunggu waktu yang lama.
"Penegakan hukum berupa perampasan aset tanpa menunggu keputusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) akan menjadi instrumen yang ampuh untuk mengembalikan kekayaan negara," papar Tessa.
KPK meyakini bahwa RUU Perampasan Aset bukanlah ancaman bagi negara, melainkan justru dapat mengoptimalkan pendapatan dari pencarian aset yang berkaitan dengan kasus korupsi.
"Melalui rampasan ini, penerimaan negara akan meningkat, yang pada gilirannya dapat dijadikan modal bagi pembangunan nasional. Ini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara dan mendukung program-program sosial lainnya," tutup Tessa. (Z-10)
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved