Berita Terbaru Koruptor Hari Ini

Pengamat: Presiden Kok Permisif Sama Koruptor?

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menegaskan pentingnya sikap tegas Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor. 

Wacana Memaafkan Koruptor Mengkerdilkan Penegak Hukum

Strategi pengampunan koruptor berkedok amnesti tersebut memperlihatkan wajah Rezim yang sesungguhnya yang memang hendak memberikan perlakuan istimewa bagi para koruptor.

Amnesti Bagi Koruptor tak Sejalan dengan Konvensi PBB

IDE pemberian amnesti bagi para koruptor yang bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir beberapa hari lalu dinilai bertentangan dengan PBB.

Koruptor Dimaafkan Dinilai Hilangkan Efek Jera, Yusril: Itu Otak Belanda

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merespons ihwal efek jera yang berpotensi hilang apabila koruptor diberikan pengampunan.

Rencana Prabowo Memaafkan Koruptor Dinilai Tak Bisa Memulihkan Aset Negara

RENCANA Presiden Prabowo Subianto memaafkan koruptor yang mengembalikan uang ke negara dikritik. Pernyataan itu diklaim tidak bisa dijadikan acuan untuk mengembalikan aset negara

Seruan Prabowo ke Koruptor Supaya Jujur Diprediksi Nihil Hasil

Menurut Boyamin, mustahil membuat para koruptor menyadari kesalahan dan perilaku jahatnya hanya dengan sebuah seruan normatif dalam pidato presiden.   

Habiburokhman Sebut Pernyataan Prabowo soal Koruptor Tobat Terkait Pemulihan Aset

Habiburokhman menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberi kesempatan bagi koruptor untuk bertobat asal mengembalikan hasil curian terkait pemulihan aset

Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat, Tapi Harus Kembalikan Hasil Curian

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan dirinya tengah memberikan kesempatan para koruptor untuk tobat. 

Prabowo akan Maafkan Koruptor Asal Uang Rakyat Dikembalikan

Presiden Prabowo Subianto menyebut kesempatan bertobat itu diberikan dalam waktu minggu-minggu dan bulan-bulan ini tanpa menyebutkan waktu spesifik.

Jalan Lain Mengakhiri Korupsi

KINI, dapat dikatakan bahwa tidak ada cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang lolos dari korupsi.

Pembahasan Ditunda, RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas 2025

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan pihaknya berharap RUU Perampasan Aset dapat masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026

Poengky Pilih Pengembalian Kerugian Negara Ketimbang Tangkap Koruptor

Hukuman yang maksimal kepada koruptor dapat memberikan efek jera.

APH Diminta Jangan Ragu Berantas Judol dan Koruptor

Prabowo juga meminta kementerian, lembaga, dan badan untuk menegakkan efisiensi, hususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian.

Fakultas Hukum Undip Desak Pembebasan Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming

Undip mengeluarkan anotasi yang mengkritisi kekhilafan majelis hakim dalam putusan terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.

Rumah dari Tanah Sitaan Koruptor Bisa Lebih Terjangkau

Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk memanfaatkan tanah sitaan dari para koruptor sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat. Jadi lebih murah hharganya

Menteri PKP Maruarar Sirait Inisiasi Program Pemanfaatan Rumah Sitaan Koruptor untuk Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan rencananya untuk memanfaatkan rumah sitaan koruptor sebagai rumah untuk rakyat.

Apersi: Tidak Mudah Bangun 3 Juta Rumah Pakai Lahan Sitaan Koruptor

Apersi mengaku tidak mudah menggunakan lahan sitaan koruptor untuk pembangunan permukiman rakyat. Ia mengatakan pemerintah harus lebih dulu memastikan bahwa lahan itu clean and clear.

Maruarar: Lahan Sitaan Koruptor bakal Dibangun Rumah untuk Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyak lahan sitaan milik koruptor yang akan dibangun permukiman rakyat.

RUU Perampasan Aset, Apa Fungsinya Bagi KPK?

KPK kembali menegaskan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, meskipun kabarnya belum bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional

Eksaminasi PK Mardani Maming, Pengamat: Bentuk Dukungan Terhadap Koruptor

Majelis Hakim harus memberikan putusan pro terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting