Berita Terbaru Koruptor Hari Ini

Jerome Polin Sindir Hukuman Koruptor dan Hitung Pendapatan Koruptor Vonis 6 Tahun Tembus Rp20 Juta per Jam

Jerome Polin, YouTuber menunjukkan bagaimana kerugian negara sebesar triliunan rupiah hanya dihukum dengan waktu penjara yang sangat singkat. 

Prabowo Bantah Maafkan Koruptor, hanya Beri Ruang Bertobat

PRESIDEN Prabowo Subianto meluruskan pernyataanya yang ingin memaafkan koruptor. Prabowo menegaskan dirinya hanya memberikan kesempatan para koruptor untuk bertaubat.

Prabowo:  Bukan Saya Maafkan Koruptor, Tidak! 

PRESIDEN Prabowo Subianto menampik bahwa ia akan memberikan kelonggaran bagi para pelaku korupsi. Prabowo minta koruptor untuk mengembalikan uang negara dan bertobat.

Mantan Komisioner KPK: Wacana Pengampunan Koruptor Jangan Ditunggangi Kelompok Elite

Pemerintah perlu mengkaji regulasi agar wacana itu tidak ditunggangi dan dimanfaatkan elite politik.

Vonis Ringan Koruptor, Hakim Miskin Sensitivitas Keadilan

Menurut Boyamin, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memberikan vonis seumur hidup untuk Harvey Moeis

Komjak Ingin Perspektif Penghukuman Koruptor Berubah

Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai. 

Implementasi Denda Damai masih Tunggu Peraturan Turunan UU Kejaksaan

Supratman Andi Agtas menyebut implementasi denda damai bagi koruptor masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara, Pengamat: Tambah Daftar Vonis Ringan Koruptor

Vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis menambah daftar panjang koruptor yang divonis hukuman ringan. 

Menkum: Pengampunan Koruptor tetap dengan Persetujuan MA dan DPR

Supratman juga mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi.

Pengamat: Presiden Kok Permisif Sama Koruptor?

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menegaskan pentingnya sikap tegas Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor. 

Wacana Memaafkan Koruptor Mengkerdilkan Penegak Hukum

Strategi pengampunan koruptor berkedok amnesti tersebut memperlihatkan wajah Rezim yang sesungguhnya yang memang hendak memberikan perlakuan istimewa bagi para koruptor.

Amnesti Bagi Koruptor tak Sejalan dengan Konvensi PBB

IDE pemberian amnesti bagi para koruptor yang bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir beberapa hari lalu dinilai bertentangan dengan PBB.

Koruptor Dimaafkan Dinilai Hilangkan Efek Jera, Yusril: Itu Otak Belanda

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merespons ihwal efek jera yang berpotensi hilang apabila koruptor diberikan pengampunan.

Rencana Prabowo Memaafkan Koruptor Dinilai Tak Bisa Memulihkan Aset Negara

RENCANA Presiden Prabowo Subianto memaafkan koruptor yang mengembalikan uang ke negara dikritik. Pernyataan itu diklaim tidak bisa dijadikan acuan untuk mengembalikan aset negara

Seruan Prabowo ke Koruptor Supaya Jujur Diprediksi Nihil Hasil

Menurut Boyamin, mustahil membuat para koruptor menyadari kesalahan dan perilaku jahatnya hanya dengan sebuah seruan normatif dalam pidato presiden.   

Habiburokhman Sebut Pernyataan Prabowo soal Koruptor Tobat Terkait Pemulihan Aset

Habiburokhman menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberi kesempatan bagi koruptor untuk bertobat asal mengembalikan hasil curian terkait pemulihan aset

Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat, Tapi Harus Kembalikan Hasil Curian

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan dirinya tengah memberikan kesempatan para koruptor untuk tobat. 

Prabowo akan Maafkan Koruptor Asal Uang Rakyat Dikembalikan

Presiden Prabowo Subianto menyebut kesempatan bertobat itu diberikan dalam waktu minggu-minggu dan bulan-bulan ini tanpa menyebutkan waktu spesifik.

Jalan Lain Mengakhiri Korupsi

KINI, dapat dikatakan bahwa tidak ada cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang lolos dari korupsi.

Pembahasan Ditunda, RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas 2025

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan pihaknya berharap RUU Perampasan Aset dapat masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia