Publik Diminta tak Ragukan Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Pemberantasan Korupsi

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi. Koalisi Indonesia Maju (KIM) dari partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto menekan celah korupsi di berbagai sektor.

"Itu sudah jelas dalam asta cita tentang pemberantasan korupsi dan menekan tingkat kebocoran di APBN dan kemudian meningkatkan pendapatan dan nanti memfungsikan lembaga hukum untuk menegakan hukum terhadap koruptor," jelasnya.

Proses seleksi pimpinan KPK yang sedang dilakukan sekarang juga menjadi perhatian Prabowo. Namun independensi pansel tidak boleh diintervensi oleh siapa pun.

Baca juga : Indef: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bebani APBN

"Jelas untuk menjamin independensi memimpin dalam struktur rumpun pemerintah. Jangan ada keraguan. Upaya kurangi tingkat kebocoran pada akhirnya meningkatkan indeks pemberantasan dan anti korupsi. Jelas reformasi birokrasi dan memperkuat peran KPK," tegasnya, Rabu (17/7).

Sementara itu peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah belum melihat komitmen pemerintah yang baru dalam memperbaiki upaya pemberantasan korupsi.

"Kami tidak melihat keseriusan itu. Kalau memang ada komitmen itu dan serius harusnya sekarang sudah konsen ke sana," ucapnya.

Baca juga : Pengujian Undang-Undang APBN Pasca-Pilpres 2024

Dia menekankan cara terbaik memulihkan kondisi ini adalah dengan mengembalikan fitrah KPK ke awal sebelum revisi UU KPK. Ambruknya kepercayaan publik terhadap KPK seiring dengan revisi UU KPK kemudian hilangnya keteladanan pemberantasan korupsi

"Seiring lemahnya KPK lalu hilangnya kepercayaan publik. Apa komitmen pemerintah ke depan, bagaimana mengembalikan posisi KPK secara kelembagaan sebelum revisi, itu pekerjaan beratnya"

Permasalahan utama KPK yakni kewenangan yang dipangkas. Perbaikan KPK tidak akan terwujud jika permasalah dasar tersebut tidak diubah.

Baca juga : Indef: Dana Jumbo Makan Siang Gratis Lebih Baik Dialihkan untuk Hal Produktif

"Kewenangan yang dipangkas akan sama saja nantinya. Orang hebat seperti Artidjo lalu Albertina ada tapi karena sistem yang sudah rusak akan sama saja. Itu karena desainnya yang rusak," cetusnya.

Dia berharap Prabowo menjadikan pemulihan terhadap upaya pemberantasan korupsi bagian dari prioritas kerjanya sebagai pemimpin.

"Kita berharap ini jadi prioritas mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan indeks anti korupsi," tukasnya. (Sru/Z-7)