Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMBERANTASAN judi online tidak bisa hanya disikapi secara hitam putih antara pelaku judi dan sanksi pidana atau hukuman. Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
"Jadi memang tidak bisa dilihat secara hitam putih seperti itu harus komprehensif semuanya. Maka satgas anti judi online ini jangan berhenti pada penyampaian detilnya tapi apa langkah yang konkret seperti Kominfo apa, kementerian agama apa," ujarnya.
Menurut JB, sikap PPATK yang menyampaikan para oknum yang melakukan judi online sudah tepat. Sebab selain PPATK merupakan bagian dari satgas, mereka juga menelusuri aliran uang judi hingga bekerja sama dengan PPATK di Asean.
Baca juga : Banyak yang Terlibat Judol, MUI Sebut Mentalitas Anggota DPR Bermasalah
"Kemarin PPATK itu sebetulnya menyampaikan laporan secara menyeluruh. Dan anggota DPR ada yang bertanya tentang siapa yang terlibat judi online. Jadi saya kira bukan PPATK. Yang disampaikan PPATK siapa saja yang terlibat judi online (profesi) bagus. Dan DPR tentu mendorong menyelesaikan pusat masalahnya dan solusinya," jelasnya.
Dalam upayanya, lanjut JB, satgas khususnya PPATK sudah sering membekukan rekening para penjudi termasuk rekening para bandar judi.
"Sudah dilakukan pembekuan tapi muncul lagi. Semua pihak harus ikut memberantas judi online. Tidak bisa lihat satu aspek itu saja soal hukum," tambahnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi menyoroti jumlah transaksi judi online yang tembus hingga Rp600 triliun pada awal 2024. Dia mempertanyakan adanya pejabat yang menjadi backing judi online. Aboe meminta PPATK membongkar pejabat tersebut jika memang ada. Dia juga meminta PPATK membongkar anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bermain judi online. (Z-10)
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved