Legislator Minta Pemberantasan Judi Online Harus Komprehensif

PEMBERANTASAN judi online tidak bisa hanya disikapi secara hitam putih antara pelaku judi dan sanksi pidana atau hukuman. Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).

"Jadi memang tidak bisa dilihat secara hitam putih seperti itu harus komprehensif semuanya. Maka satgas anti judi online ini jangan berhenti pada penyampaian detilnya tapi apa langkah yang konkret seperti Kominfo apa, kementerian agama apa," ujarnya.

Menurut JB, sikap PPATK yang menyampaikan para oknum yang melakukan judi online sudah tepat. Sebab selain PPATK merupakan bagian dari satgas, mereka juga menelusuri aliran uang judi hingga bekerja sama dengan PPATK di Asean.

Baca juga : Banyak yang Terlibat Judol, MUI Sebut Mentalitas Anggota DPR Bermasalah

"Kemarin PPATK itu sebetulnya menyampaikan laporan secara menyeluruh. Dan anggota DPR ada yang bertanya tentang siapa yang terlibat judi online. Jadi saya kira bukan PPATK. Yang disampaikan PPATK siapa saja yang terlibat judi online (profesi) bagus. Dan DPR tentu mendorong menyelesaikan pusat masalahnya dan solusinya," jelasnya.

Dalam upayanya, lanjut JB, satgas khususnya PPATK sudah sering membekukan rekening para penjudi termasuk rekening para bandar judi.

"Sudah dilakukan pembekuan tapi muncul lagi. Semua pihak harus ikut memberantas judi online. Tidak bisa lihat satu aspek itu saja soal hukum," tambahnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi menyoroti jumlah transaksi judi online yang tembus hingga Rp600 triliun pada awal 2024. Dia mempertanyakan adanya pejabat yang menjadi backing judi online. Aboe meminta PPATK membongkar pejabat tersebut jika memang ada. Dia juga meminta PPATK membongkar anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bermain judi online. (Z-10)