PPATK: Berkat Ketegasan Presiden Prabowo, Transaksi Judi Online Turun Drastis

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam menekan perputaran uang judi online di Indonesia. Ivan mengatakan capaian bersejarah ini tidak lepas dari komitmen kuat dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas ekosistem judi daring yang kian mengkhawatirkan.

"Kalau bukan karena ketegasan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kita tidak pernah akan bisa mencapai sejarah menurunkan judi online. Tekanannya memang luar biasa besar," ujar Ivan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2026).

Ivan menjelaskan dengan kemajuan teknologi fintech hingga aset kripto, potensi nilai transaksi judi daring diprediksi akan terus meroket. Namun, melalui sinergi lintas lembaga termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah berhasil membalikkan tren kenaikan yang terjadi sejak 2017.

Baca juga : Transaksi Judi Online Merosot, Ancaman Belum Surut

"Prediksi kami bisa sampai Rp1.100 triliun, dan prediksi itu tidak pernah salah. Tapi karena soliditas sesuai arahan Bapak Presiden, kita bisa menekan sampai hanya Rp289 triliun. Ini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

Penurunan drastis ini, lanjut Ivan, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.

Selain judi daring, Ivan membeberkan fakta terkait kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC). Berdasarkan riset mendalam PPATK sejak tahun 2020, total perputaran uang dalam aktivitas GFC di Indonesia ternyata jauh lebih besar dari data yang dilaporkan sebelumnya.

Baca juga : PPATK Klaim Perputaran Dana Judol Turun 20 Persen

"Data kami, perputaran GFC sejak tahun 2020 itu bukan Rp992 triliun, melainkan mencapai Rp1.700 triliun. Angka Rp992 triliun itu hanyalah yang kami laporkan pada periode 2020-2025 lalu," ungkap Ivan.

PPATK saat ini telah memiliki pemetaan wilayah rawan GFC, termasuk di wilayah Sumatera. Riset ini diklaim mampu memprediksi potensi bencana alam serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk melakukan mitigasi dampak kerusakan lingkungan akibat kejahatan keuangan.

"Artinya, hasil riset ini bisa memprediksi apa yang akan terjadi seterusnya mengenai bencana alam dan segala macam rekomendasinya," pungkasnya. (h-2)