Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH melalui satuan tugas pemberantasan judi online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi online, salah satunya menyasar langsung kepada para pemain bukan menargetkan bandar.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Jamiluddin Ritonga mengatakan pemerintah seperti panik mau memulai penanganan judi online dari man.
"Hal itu terlihat dari penanganan judi online yang terkesan lebih fokus pada pemain. Bahkan beberapa instansi sampai mengecek ponsel pegawainya," kata dia saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (28/6).
Baca juga : Satgas Judi Online Jangan Gimik
Menurutnya, dengan menggunakan metode pengecekan ke ranah privasi pegawai, hal tersebut tentunya mengabaikan hak asasi manusia yang seharusnya dihormati setiap anak bangsa.
Mantan Dekan FIKIM IISIP Jakarta itu menegaskan, idealnya Satgas lebih fokus ke penanganan langsung ke bandar judi online, bahkan hingga pernyataan perang melawan judi online tersebut.
"Bahkan Satgas harus menyatakan perang kepada bandar dan mengumumkan ke khalayak luas para bandar judi online dan di mana keberadaan mereka," tegas dia.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah harus berani memutus jaringan internet ke negara di mana bandar berada. Hal ini dapat membatasi gerakan bandar untuk melakukan operasi judi online.
"Jadi, Satgas idealnya lebih fokus pada hulunya, bukan pada hilirnya. Kalau hulunya sudah dapat diatasi, maka hilirnya lebih mudah diberantas," pungkasnya. (Far/Z-7)
Dalam kesepakatan yang dibangun, KPK dan ICAC Hong Kong sepakat saling bertukar ilmu dan informasi terkait penanganan kasus korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
UPAYA pemerataan akses digital di wilayah pedesaan terus dilakukan melalui berbagai inovasi teknologi.
Layanan Metrolink, Free Wifi, dan Dedicated Internet yang disediakan oleh ION Network diharapkan dapat mendukung kegiatan pemerintahan serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat Bali.
PENGAMAT telekomunikasi dan media, Aditya Iskandar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Komdigi yang membuka konsultasi publik terkait alokasi pita frekuensi 1,4 GHz.
BNI dan PT Solusi Sinergi Digital (Surge) lewat anak usahanya, PT Integrasi Jaringan Ekosistem (Weave), mengumumkan persetujuan fasilitas kredit investasi senilai Rp978 miliar
Unifiber adalah produk Fiber to the Home (FTTH) berbasis teknologi fiber optik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas digital.
KONDISI geografis di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan bakal mengganggu proses Pilkada Bandung Barat Serentak 2024 karena beberapa kecamatan mengalami kendala sinyal internet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved