Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai anggaran makan bergizi gratis (MGB) sebesar Rp71 triliun akan semakin membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di 2025.
Terlebih, kata Esther, anggaran program yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka digadang mencapai Rp450 triliun.
"Anggaran makan siang gratis itu pada dasarnya membebani APBN, apalagi jumlah totalnya fantastis hampir sama dengan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," ujar Esther kepada Media Indonesia, Rabu (26/6).
Baca juga : Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk program prioritas nasional. Dengan adanya MGB, maka praktis dapat menggeser alokasi anggaran lain.
Oleh karena itu, Esther menegaskan sebaiknya pemerintah era Prabowo fokus mengalokasikan belanja di sektor pendidikan.
Dia berpandangan untuk bisa mewujudkan Indonesia generasi emas dengan penguatan sumber daya manusia. Bukan lewat program MGB yang dianggap hanya memberikan dampak jangka pendek, sama halnya dengan bantuan sosial (bansos) dalam mensejahterakan masyarakat.
Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal
"Alokasikan belanja pemerintah harus fokus lebih banyak pada sektor pendidikan karena kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah," katanya.
Meski, anggaran di sektor tersebut dikatakan sudah mencapai 20% dari APBN, namun anggaran sebenarnya hanya 3% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, direktur eksekutif Indef mendorong adanya penambahan anggaran di sektor pendidikan.
"Hanya 12 % angkatan kerja yang berpendidikan tinggi, oleh karena itu agar bisa upgrade keahlian belanja pemerintah untuk sektor pendidikan harus dinaikkan," pinta Esther. (Ins/Z-7)
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menanggapi optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa rupiah akan menguat dalam dua pekan ke depan.
INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejauh ini dampak konflik AS-Venezuela terhadap rupiah masih bersifat sentimen jangka pendek, bukan fundamental.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
EKONOM Indef Ariyo Irhamna mendesak pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan aturan impor, menyusul memburuknya kondisi industri tekstil nasional.
Inflasi pada Oktober 2025 tercatat meningkat tak terduga setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK).
SURPLUS neraca perdagangan Indonesia mulai menyempit di tengah tekanan impor. Hal ini seiring dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat neraca perdagangan September 2025 surplus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved