Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DIREKTUR Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai anggaran makan bergizi gratis (MGB) sebesar Rp71 triliun akan semakin membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di 2025.
Terlebih, kata Esther, anggaran program yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka digadang mencapai Rp450 triliun.
"Anggaran makan siang gratis itu pada dasarnya membebani APBN, apalagi jumlah totalnya fantastis hampir sama dengan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," ujar Esther kepada Media Indonesia, Rabu (26/6).
Baca juga : Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk program prioritas nasional. Dengan adanya MGB, maka praktis dapat menggeser alokasi anggaran lain.
Oleh karena itu, Esther menegaskan sebaiknya pemerintah era Prabowo fokus mengalokasikan belanja di sektor pendidikan.
Dia berpandangan untuk bisa mewujudkan Indonesia generasi emas dengan penguatan sumber daya manusia. Bukan lewat program MGB yang dianggap hanya memberikan dampak jangka pendek, sama halnya dengan bantuan sosial (bansos) dalam mensejahterakan masyarakat.
Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal
"Alokasikan belanja pemerintah harus fokus lebih banyak pada sektor pendidikan karena kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah," katanya.
Meski, anggaran di sektor tersebut dikatakan sudah mencapai 20% dari APBN, namun anggaran sebenarnya hanya 3% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, direktur eksekutif Indef mendorong adanya penambahan anggaran di sektor pendidikan.
"Hanya 12 % angkatan kerja yang berpendidikan tinggi, oleh karena itu agar bisa upgrade keahlian belanja pemerintah untuk sektor pendidikan harus dinaikkan," pinta Esther. (Ins/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 mengasumsikan perkiraan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mencapai Rp16.500 pada tahun 2026
KemenHAM RI memastikan lima Program Prioritas Presiden Prabowo sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara.
Pemerintah menargetkan capaian penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 20 juta orang sebelum HUT Ke-80 RI.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah isu dan temuan terkait dapur fiktif di sejumlah titik.
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
PEMERINTAH berencana memanfaatkan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
KEPERGIAN Kwik Kian Gie meninggalkan duka mendalam sekaligus kekosongan dalam jagat pemikiran ekonomi Indonesia. Ia bukan sekadar ekonom, melainkan sosok langka yang berani bersuara.
kebijakan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dinilai berkonsekuensi pada industri domestik, membuat pasar domestik berisiko kebanjiran produk impor.
INDEF menilai meskipun tarif bea masuk ke Amerika Serikat turun, tidak menjamin ekspor dan impor produk tekstil Indonesia lebih kompetitif.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Potensi zakat, misalnya, mencapai Rp327 triliun per tahun, tetapi realisasinya masih jauh di bawah angka tersebut.
Indef menegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan dalam mengisi kursi pimpinan dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved