Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai anggaran makan bergizi gratis (MGB) sebesar Rp71 triliun akan semakin membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di 2025.
Terlebih, kata Esther, anggaran program yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka digadang mencapai Rp450 triliun.
"Anggaran makan siang gratis itu pada dasarnya membebani APBN, apalagi jumlah totalnya fantastis hampir sama dengan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," ujar Esther kepada Media Indonesia, Rabu (26/6).
Baca juga : Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk program prioritas nasional. Dengan adanya MGB, maka praktis dapat menggeser alokasi anggaran lain.
Oleh karena itu, Esther menegaskan sebaiknya pemerintah era Prabowo fokus mengalokasikan belanja di sektor pendidikan.
Dia berpandangan untuk bisa mewujudkan Indonesia generasi emas dengan penguatan sumber daya manusia. Bukan lewat program MGB yang dianggap hanya memberikan dampak jangka pendek, sama halnya dengan bantuan sosial (bansos) dalam mensejahterakan masyarakat.
Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal
"Alokasikan belanja pemerintah harus fokus lebih banyak pada sektor pendidikan karena kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah," katanya.
Meski, anggaran di sektor tersebut dikatakan sudah mencapai 20% dari APBN, namun anggaran sebenarnya hanya 3% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, direktur eksekutif Indef mendorong adanya penambahan anggaran di sektor pendidikan.
"Hanya 12 % angkatan kerja yang berpendidikan tinggi, oleh karena itu agar bisa upgrade keahlian belanja pemerintah untuk sektor pendidikan harus dinaikkan," pinta Esther. (Ins/Z-7)
Ombudsman minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar pelayanan publik dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG)
Polres Garut berpartisipasi dalam program ini melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. Di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka menyediakan 3.500 porsi.
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Kepri didampingi oleh Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Gunawan Satari.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
INDEF menilai meskipun tarif bea masuk ke Amerika Serikat turun, tidak menjamin ekspor dan impor produk tekstil Indonesia lebih kompetitif.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Potensi zakat, misalnya, mencapai Rp327 triliun per tahun, tetapi realisasinya masih jauh di bawah angka tersebut.
Indef menegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan dalam mengisi kursi pimpinan dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai penurunan impor Indonesia memberikan sinyal perlambatan industri manufaktur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved