Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai anggaran makan bergizi gratis (MGB) sebesar Rp71 triliun akan semakin membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di 2025.
Terlebih, kata Esther, anggaran program yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka digadang mencapai Rp450 triliun.
"Anggaran makan siang gratis itu pada dasarnya membebani APBN, apalagi jumlah totalnya fantastis hampir sama dengan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," ujar Esther kepada Media Indonesia, Rabu (26/6).
Baca juga : Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk program prioritas nasional. Dengan adanya MGB, maka praktis dapat menggeser alokasi anggaran lain.
Oleh karena itu, Esther menegaskan sebaiknya pemerintah era Prabowo fokus mengalokasikan belanja di sektor pendidikan.
Dia berpandangan untuk bisa mewujudkan Indonesia generasi emas dengan penguatan sumber daya manusia. Bukan lewat program MGB yang dianggap hanya memberikan dampak jangka pendek, sama halnya dengan bantuan sosial (bansos) dalam mensejahterakan masyarakat.
Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal
"Alokasikan belanja pemerintah harus fokus lebih banyak pada sektor pendidikan karena kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah," katanya.
Meski, anggaran di sektor tersebut dikatakan sudah mencapai 20% dari APBN, namun anggaran sebenarnya hanya 3% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, direktur eksekutif Indef mendorong adanya penambahan anggaran di sektor pendidikan.
"Hanya 12 % angkatan kerja yang berpendidikan tinggi, oleh karena itu agar bisa upgrade keahlian belanja pemerintah untuk sektor pendidikan harus dinaikkan," pinta Esther. (Ins/Z-7)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi investasi jangka panjang pembangunan SDM, tetapi juga menjaga ketahanan fiskal nasional.
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menanggapi optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa rupiah akan menguat dalam dua pekan ke depan.
INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejauh ini dampak konflik AS-Venezuela terhadap rupiah masih bersifat sentimen jangka pendek, bukan fundamental.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved